PEKANBARU, SINKAP.info – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 sekaligus Entry Meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026 yang digelar di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Komplek Kediaman Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Kamis (5/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para kepala daerah se-Provinsi Riau dan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H. SF. Hariyanto. Turut hadir Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Evenri Sihombing.
Dalam pemaparannya, Evenri Sihombing menjelaskan bahwa BPKP secara berkala menyampaikan laporan eksekutif kepada kepala daerah setiap semester. Laporan tersebut berisi ringkasan hasil pengawasan terhadap tata kelola keuangan dan pembangunan di wilayah Provinsi Riau.
Menurut Evenri, sepanjang pelaksanaan pengawasan selama satu tahun terakhir, BPKP berhasil berkontribusi dalam pengembalian potensi kerugian negara yang nilainya mencapai lebih dari Rp437 miliar.
“Sebagian besar berasal dari pengawasan yang bersifat represif terhadap kasus-kasus korupsi yang ditangani. Nilainya hampir setengah triliun rupiah,” ujarnya.
Selain itu, sekitar 20 persen kontribusi tersebut berasal dari kegiatan pendampingan yang dilakukan BPKP kepada pemerintah daerah, termasuk memberikan koreksi terhadap program-program yang dinilai belum berjalan efektif.
Dalam kesempatan tersebut, BPKP juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah, salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru tercatat memiliki IPM tertinggi dengan angka 82,84.
Sementara itu, beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, dan Pelalawan masih memerlukan perhatian lebih dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
“Rata-rata lama sekolah di Pekanbaru sudah mencapai sekitar 12 tahun atau setara SMA. Namun di beberapa daerah seperti Inhil dan Meranti masih berada di bawah itu, bahkan belum setara SMP,” jelasnya.
Di sektor kesehatan, BPKP juga menyoroti ketimpangan ketersediaan tenaga kesehatan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Kepulauan Meranti, misalnya, dari 10 puskesmas yang ada, hanya dua yang memiliki kelengkapan sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius yang perlu segera ditangani pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Selain itu, BPKP juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pengawasan, sekitar 70 persen BUMD dinilai berada dalam kondisi tidak sehat bahkan berpotensi mengalami kebangkrutan.
“Ini menjadi perhatian serius karena BUMD seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, namun justru banyak yang membebani APBD,” ungkap Evenri.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau H. SF. Hariyanto dalam arahannya menyampaikan bahwa laporan eksekutif yang disusun BPKP dapat menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
“APBD Provinsi Riau saat ini sekitar Rp8,2 triliun. Dulu pernah mencapai Rp11 triliun, kemudian turun menjadi Rp10 triliun, Rp9 triliun hingga sekarang Rp8,2 triliun. Ini potret nyata yang harus kita hadapi,” ujarnya.
Hariyanto menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu lebih fokus dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk dari sektor pajak kendaraan bermotor serta optimalisasi berbagai potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing daerah.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya ketimpangan dampak kebijakan opsen pajak terhadap beberapa daerah di Riau.
“Ada daerah yang tidak menikmati dampak opsen pajak seperti Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti. Daerah yang sudah terbatas sumber pendapatannya menjadi semakin berat,” katanya.
Melalui kegiatan ini, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.
