JAKARTA, SINKAP.info — Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Palestina sebagai bagian dari komitmen keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan eskalasi konflik sekaligus membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah saat ini menyiapkan sekitar 8.000 prajurit TNI yang siap diberangkatkan sewaktu-waktu apabila telah tercapai kesepakatan internasional terkait misi perdamaian tersebut.
“Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000,” ujar Prasetyo di Jakarta, Selasa (10/2/2026), seperti dikutip dari Antara.
Prasetyo menjelaskan, meskipun wilayah Rafah sempat muncul sebagai salah satu opsi penempatan pasukan, hingga kini pemerintah belum menetapkan lokasi akhir penugasan. Keputusan tersebut masih menunggu kesepakatan final dari pihak-pihak terkait.
Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam BoP bersama tujuh negara muslim lainnya diharapkan mampu menciptakan stabilitas kawasan serta memastikan jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza dapat berjalan tanpa hambatan.
“Kita baru mempersiapkan diri. Sewaktu-waktu sudah ada kesepakatan, kita harus mengirim pasukan perdamaian sebagai sebuah komitmen. Itu akan kita lakukan,” tegas Prasetyo.
Pemerintah juga berharap kehadiran pasukan internasional dapat meringankan penderitaan warga Gaza yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengakses kebutuhan dasar, terutama pangan dan bantuan kemanusiaan.
“Setidaknya kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza, sehingga saudara-saudara kita berkurang penderitaannya. Dengan proses tersebut, bantuan-bantuan makanan bisa masuk ke Gaza,” ujarnya.
Terkait rencana Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana BoP yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026, Prasetyo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan resmi. Namun, kehadiran Presiden masih menunggu konfirmasi lebih lanjut.
Sementara itu, mengenai kewajiban iuran keanggotaan Indonesia dalam BoP, Prasetyo menyebut prosesnya masih berada pada tahap teknis dan prosedur kenegaraan.
“Belum (bayar iuran). Nanti kan ada teknisnya, urusan negara itu tidak mudah. Ada prosedurnya, ada tahapannya,” pungkasnya.
