MEDAN, SINKAP.info – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pembangunan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kolaborasi Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara bersama mitra pembangunan yang digelar di Aula Bina Graha Kantor Bappelitbang Sumut, Senin (26/1).
Rakor strategis ini dibuka langsung oleh Kepala Bappelitbang Sumut, Dr. Dikky Anugerah, M.SP, yang menekankan pentingnya peran mitra pembangunan dalam mendukung visi dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Dikky juga memaparkan secara komprehensif prioritas pembangunan Sumatera Utarasebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kolaborasi ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan upaya sinkronisasi agar program-program mitra pembangunan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara,” ujar Dikky.
Rakor ini dihadiri perwakilan dari 35 lembaga, yang terdiri atas Non-Governmental Organization (NGO) dan mitra donor yang aktif beroperasi di wilayah Sumatera Utara. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Salah satu perwakilan mitra pembangunan, Agus Marwan dari OPML, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Pemprov Sumut dalam memfasilitasi forum koordinasi tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi rapat koordinasi ini. Forum ini menjadi wadah penting untuk membangun sinergi nyata antara pemerintah dan mitra pembangunan di lapangan,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Bappelitbang Sumut, para kepala bidang, pejabat fungsional, serta staf Bappelitbang.
Usai sesi pembukaan dan paparan dari Kepala Bappelitbang, agenda dilanjutkan dengan presentasi masing-masing mitra pembangunan. Setiap lembaga memaparkan program kerja yang sedang dan akan dilaksanakan, serta lokasi spesifik pelaksanaan program di kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Langkah tersebut bertujuan untuk memetakan sebaran intervensi pembangunan, mencegah tumpang tindih program, serta memastikan bantuan dan kegiatan pembangunan tepat sasaran, khususnya di wilayah yang paling membutuhkan.
