MEDAN, SINKAP.info – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat harmonisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui penyelenggaraan Dialog Kebangsaan yang digelar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Kampus III, Medan, Jumat (19/12/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara (Kesbangpol Provsu) sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga persatuan nasional dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat di tengah keberagaman.
Dialog kebangsaan diikuti sekitar 400 peserta yang terdiri dari mahasiswa, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan. Forum ini menjadi sarana komunikasi lintas kelompok untuk memperkuat pemahaman kebangsaan, toleransi, dan komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Rektor I UMSU Prof. Dr. Muhammad Arifin, SH., M.Hum, mewakili Kesbangpol Provsu, didampingi Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas Kesbangpol Provsu, Drs. Evangani Parlindungan Siahaan, M.Si.
Dalam sambutannya, Prof. Arifin menekankan bahwa pengelolaan keberagaman memerlukan pendekatan dialogis agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik sosial. Ia menilai dialog kebangsaan menjadi instrumen penting untuk membangun empati, saling memahami, dan memperkuat nilai persatuan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Forum ini menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah, akademisi, dan tokoh agama, antara lain perwakilan Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara, Prof. Dr. H. Arifinsyah, M.Ag, serta Dr. Bakhrul Khair Amal, SE., M.S, yang membahas penguatan toleransi dan moderasi beragama.
Dr. Bakhrul Khair Amal menegaskan bahwa harmonisasi SARA harus ditempatkan sebagai proses kebijakan sosial jangka panjang yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Harmoni suku dan agama di Sumatera Utara tidak bisa dipahami sebagai kondisi yang selesai dalam satu waktu. Ini adalah perjalanan panjang yang harus dijaga secara konsisten melalui kebijakan pemerintah, peran masyarakat, dan komitmen bersama,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang dialog inklusif agar perbedaan tidak berkembang menjadi potensi konflik sosial. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator, sementara masyarakat berperan aktif membangun budaya saling menghormati.
Penguatan toleransi, menurut Dr. Bakhrul, harus diwujudkan melalui pendidikan, keteladanan sosial, dan pemanfaatan ruang digital yang sehat. Ia juga menyoroti peran generasi muda sebagai agen perdamaian, menanamkan nilai toleransi sejak dini agar keberagaman menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan.
Melalui dialog kebangsaan ini, Kesbangpol Provsu berharap muncul rekomendasi dan langkah konkret yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat sebagai bagian dari kebijakan daerah menjaga stabilitas sosial dan persatuan di Sumatera Utara.
