MEDAN, SINKAP.info – Ketua Forum Masyarakat Peduli Stunting (FORMAPSU) Sumatera Utara, dr. Tuahman Purba, M.Kes, menyerukan penguatan program penanganan dan pencegahan stunting di provinsi ini. Menurutnya, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, angka stunting masih memerlukan perhatian serius dan kolaborasi intensif dari berbagai pihak.
Dalam diskusi terkait stunting yang digelar di Medan, dr. Tuahman menekankan bahwa stunting bukan masalah satu sektor saja. Ia mendorong seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pihak swasta, akademisi, hingga keluarga, terlibat aktif dalam percepatan penurunan stunting.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan program dari Dinas Kesehatan. Stunting terkait erat dengan masalah sanitasi, gizi, pola asuh, dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama solid antara Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, bahkan sampai ke tingkat desa dan kelurahan,” ujar dr. Tuahman.
FORMAPSU Siap Jadi Mitra Strategis
dr. Tuahman menegaskan komitmen FORMAPSU untuk menjadi mitra strategis dalam penurunan stunting di Sumatera Utara.
“Kami siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, untuk penguatan dan perluasan program stunting di seluruh wilayah. Kami mendukung intervensi gizi spesifik dan sensitif agar benar-benar menjangkau kelompok sasaran,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), sejak konsepsi hingga anak berusia dua tahun. Menurutnya, edukasi dan pendampingan bagi ibu hamil dan ibu balita sangat krusial.
“Periode emas ini adalah kunci. Pemerintah daerah harus memastikan setiap ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan memadai, termasuk pemberian tablet tambah darah dan pemeriksaan rutin. Setelah anak lahir, penting menggalakkan ASI eksklusif dan pemberian makanan pendamping ASI bergizi,” tambahnya.
Tantangan dan Harapan
FORMAPSU mengapresiasi langkah yang telah diambil Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota, namun dr. Tuahman mengingatkan tantangan masih besar, terutama terkait akuntabilitas data dan pemerataan intervensi.
“Intervensi yang sudah ada harus tepat sasaran dan berkelanjutan. Alat ukur seperti antropometri di Posyandu harus berfungsi dengan baik, dan hasilnya digunakan untuk kebijakan responsif. Mari bersama-sama wujudkan generasi emas Sumatera Utara yang sehat dan bebas stunting,” pungkasnya.
Dengan penegasan kolaborasi ini, diharapkan program stunting di Sumatera Utara semakin terarah, meluas, dan mencapai target penurunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Tentang FORMAPSU
FORMAPSU merupakan forum yang hadir untuk memperkuat dan memperluas gerakan peduli terhadap persoalan stunting. Berbagai aktivis kesehatan dan sosial telah bergabung untuk mendukung program percepatan penurunan stunting di Sumatera Utara.
