SELATPANJANG, SINKAP.info – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Pertama Tahun 2025, Senin (24/11/2025), dengan agenda utama penyampaian Pidato Kepala Daerah mengenai Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD, H. Khalid Ali, S.E., didampingi Wakil Ketua Ardiansyah, S.H., M.Si., dan Antoni Shidarta, S.H., M.H., serta dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharuddin, MM, anggota DPRD, kepala OPD, dan perwakilan instansi vertikal.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD menekankan bahwa paripurna ini merujuk pada Keputusan Badan Musyawarah DPRD Nomor 18/Kpts-DPRD/BM/XI/2025 tentang perubahan jadwal kegiatan DPRD. Ia menegaskan bahwa penyampaian RAPBD 2026 menjadi tahap awal pembahasan anggaran tahun depan.
“Penyampaian nota keuangan RAPBD 2026 menjadi momentum penting karena merupakan instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Khalid Ali.
Ia menambahkan, proses penyampaian RAPBD telah diatur dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Ketua DPRD meminta seluruh fraksi segera menelaah dokumen RAPBD untuk menyiapkan Pandangan Umum Fraksi yang akan disampaikan pada rapat paripurna lanjutan pukul 20.00 WIB.
Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD 2026 berlandaskan visi-misi pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat. RAPBD tahun depan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Belanja wajib dan layanan dasar seperti gaji aparatur, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Belanja modal diarahkan pada pembangunan infrastruktur strategis yang memiliki daya ungkit ekonomi dan sosial tinggi, termasuk jalan, konektivitas logistik, dan sektor unggulan seperti perikanan, perkebunan, serta pertanian,” jelas Muzamil.
Wabup Muzamil berharap pembahasan RAPBD 2026 dapat berjalan konstruktif dengan DPRD.
“Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, kita dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti,” pungkasnya.
Rapat paripurna diakhiri dengan penyerahan dokumen RAPBD 2026 kepada seluruh anggota DPRD sebagai bahan pembahasan lebih lanjut.
