SELATPANJANG, SINKAP.info – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum (Pandum) Fraksi terhadap Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (24/11/2025), di Balai Sidang DPRD Meranti. Rapat dipimpin Ketua DPRD H. Khalid Ali, SE, didampingi Sekretaris Dewan Ery Suhairi, S.Sos, serta dihadiri seluruh anggota DPRD.
Dalam arahannya, Khalid Ali menegaskan, rapat ini merupakan tahapan lanjutan setelah Wakil Bupati menyampaikan pidato Nota Keuangan Ranperda APBD 2026. Sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 01 Tahun 2019, pasal 9 ayat 3, huruf a, angka II, Paripurna hari ini bertujuan mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD.
Pandum Fraksi-Fraksi DPRD
-
Fraksi PDI Perjuangan
Jurubicara Nina Surya Fitri, SH., M.Kn menyampaikan rekomendasi strategis, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pajak, peningkatan kinerja BUMD, belanja modal produktif, penguatan program sosial, reformasi birokrasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fraksi ini menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. -
Fraksi PAN
Jurubicara Suzami menyoroti pemerataan pembangunan infrastruktur, penurunan PAD akibat kebijakan fiskal pusat, kenaikan pajak daerah, serta digitalisasi layanan kesehatan yang belum merata. PAN mendorong prioritas belanja yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, termasuk perhatian pada rumah singgah bagi pasien yang berobat ke Pekanbaru. -
Fraksi PKB Plus PSI
Hj. Ismiatun, SE menekankan apresiasi terhadap transparansi dan rasionalisasi APBD 2026. Fraksi ini mendukung belanja modal untuk infrastruktur strategis, efisiensi belanja rutin, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta mendorong sinergi eksekutif-legislatif dalam implementasi program pembangunan. -
Fraksi Golkar
Jurubicara Elvira Nandia Fitri, SH menegaskan pentingnya transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam belanja daerah. Golkar menyoroti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perdagangan, pertanian, serta kemandirian fiskal untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. -
Fraksi Gerindra
Mulyono, SE., M.IKom menekankan pentingnya penyusunan APBD 2026 yang partisipatif dan realistis. Fraksi ini menyoroti ketepatan data pendapatan, pengelolaan PAD, belanja modal strategis, dan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau terluar seperti Pulau Merbau. -
Fraksi NasDem
Rosihan Afrizal, SH menyambut baik nota keuangan APBD 2026. NasDem meminta pemerintah daerah mengutamakan belanja wajib, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta meningkatkan PAD melalui digitalisasi pajak dan optimalisasi potensi daerah. -
Fraksi PKS
Pazrul Amraini, S.Pd mendorong optimalisasi potensi ekonomi lokal, efisiensi belanja, kualitas perencanaan, akuntabilitas, dan peningkatan kesejahteraan guru keagamaan. PKS juga menekankan perbaikan infrastruktur di seluruh wilayah. -
Fraksi PPP-Demokrat
Dyan Desmaningsih, S.Sos., M.IP meminta pemerintah menjaga konsistensi belanja wajib, melanjutkan program beasiswa, fokus pada belanja modal yang memiliki multiplier effect, dan memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD.
Secara keseluruhan, fraksi-fraksi DPRD Meranti menyatakan dukungan terhadap Ranperda APBD 2026 dengan catatan perbaikan alokasi belanja, efisiensi anggaran, pemerataan pembangunan, dan optimalisasi PAD. Semua fraksi sepakat APBD harus disusun transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.
