LABUHANBATU, SINKAP.info – Wakil Bupati Labuhanbatu H. Jamri, ST meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk merealisasikan tiga usulan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di wilayahnya. Permintaan itu disampaikan dalam rapat percepatan kelengkapan dokumen Detail Engineering Design (DED) hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) pascabencana yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (26/5/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kantor Bupati Labuhanbatu itu dipimpin Deputi IV BNPB, Jarwansah. Dalam arahannya, Jarwansah menegaskan pentingnya kelengkapan dokumen DED sebagai syarat utama pengajuan hibah RR, sesuai Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 18.
“Setiap kabupaten/kota wajib menyampaikan dokumen usulan bantuan pendanaan hibah RR pascabencana, salah satunya dokumen DED,” ujarnya.
Jarwansah juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat 28 kabupaten/kota yang belum melengkapi dokumen tersebut. Padahal, reviu dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah dilakukan di 27 provinsi dan kabupaten/kota. BNPB menetapkan batas akhir penyampaian dokumen, termasuk DED, pada 30 Juni 2025.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Labuhanbatu menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sedang mempercepat pelengkapan dokumen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Labuhanbatu.
“Kami harap BNPB dapat merealisasikan tiga usulan rekonstruksi dari Pemkab Labuhanbatu,” kata Jamri.
Tiga usulan tersebut meliputi:
Rekonstruksi jembatan penghubung Dusun II dan Dusun III di Desa Sei Sanggul, Kecamatan Panai Hilir.
Rekonstruksi jembatan di Jalan Sei Berombang–Sei Baru, Kecamatan Panai Hilir.
Rekonstruksi jembatan arteri di Jalan Kartini/Parit Alam.
Jamri menegaskan bahwa seluruh kekurangan data akan segera dipenuhi dalam waktu dekat.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala BPBD Labuhanbatu Drs. Darwin Yusma, M.AP, Kadis PUPR Hendra Hutajulu, serta perwakilan dari BPKAD, Diskominfo, dan sejumlah tamu undangan lainnya.
