PEMATANGSIANTAR, SINKAP.info – Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang berlangsung di Kelurahan Bahsorma, Kecamatan Sitalasari, Kota Pematangsiantar pada Kamis (21/05/2025), menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang objektif, transparan, dan tepat sasaran. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Muskel se-Kota Pematangsiantar yang dijadwalkan berlangsung sejak 19 hingga 27 Mei 2025.
Muskel di Bahsorma difokuskan pada evaluasi kelayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Evaluasi ini mencakup validasi data penerima eksisting serta pembahasan usulan KPM baru.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Litjamsos) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Pematangsiantar, Sarmadan Saragih, S.Sos, yang mewakili Plt. Kepala Dinas P3A Drs. Risbon Sinaga, MM, menegaskan bahwa bansos harus diberikan berdasarkan kondisi objektif, bukan karena pertimbangan subjektif.
“Musyawarah ini bertujuan memastikan bahwa penerima bansos benar-benar masyarakat yang membutuhkan. Jika ada KPM yang sudah tidak layak karena telah mandiri secara ekonomi, itu patut disyukuri. Sementara pengusulan baru harus bebas dari pengaruh suka atau tidak suka,” ujarnya.
Sarmadan juga menekankan bahwa bansos bukanlah hak yang diwariskan, melainkan bentuk intervensi sementara untuk membantu warga keluar dari lingkaran kemiskinan.
Lurah Bahsorma, Manumpani Situmorang, S.Sos, menyambut baik pelaksanaan musyawarah ini. Ia berharap kolaborasi antarwarga dan pemangku kepentingan mampu memperkuat akurasi data dan efektivitas penyaluran bantuan.
“Ini momen penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan. Kita ingin dampaknya terasa langsung oleh masyarakat,” katanya.
Hal senada disampaikan Koordinator PKH Kota Pematangsiantar yang turut hadir dalam kegiatan. Menurutnya, Muskel juga menjadi ajang untuk proses graduasi atau pengeluaran KPM yang tidak lagi memenuhi syarat penerima bantuan sesuai ketentuan Kementerian Sosial.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pendamping PKH Fahmi Natigor Pulungan, S.Sos, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta perwakilan RT dan RW setempat. Musyawarah berlangsung lancar dan mendapat respons positif dari peserta.
Selain berfungsi sebagai forum validasi data bansos, kegiatan Muskel ini juga menjadi sarana penguatan koordinasi antarinstansi serta mendukung pelayanan publik yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
