SELATPANJANG, SINKAP.info – Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Sopandi, menanggapi pernyataan Gubernur Riau, Abdul Wahid, terkait tingginya angka pekerja migran ilegal asal daerah tersebut. Sopandi menyebut, kurangnya lapangan kerja di Kepulauan Meranti menjadi faktor utama yang memaksa masyarakat untuk bekerja di luar negeri, terutama Malaysia.
“Ini terjadi karena tidak ada perusahaan yang mau berinvestasi di Kepulauan Meranti. Ditambah lagi, infrastruktur yang buruk membuat ekonomi masyarakat sulit berkembang,” kata Sopandi pada Minggu (23/2/2025).
Menurutnya, Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti minyak bumi, perikanan, pertanian, dan perkebunan. Lokasi strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Kepulauan Riau seharusnya menjadi peluang untuk mendorong perekonomian daerah.
Sebagai langkah konkret, Sopandi mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk memperkuat hilirisasi sagu. Ia menekankan pentingnya pengolahan sagu sebagai produk lokal di Meranti, alih-alih hanya mengirim bahan mentah ke luar daerah.
“Pemprov Riau harus menggandeng investor agar sagu, yang merupakan kearifan lokal Meranti, bisa diolah di tempat asalnya. Tidak perlu lagi dikirim ke Pulau Jawa atau daerah lain,” tegasnya.
Selain itu, Sopandi menyoroti potensi cadangan air di beberapa pulau di Kepulauan Meranti, seperti Tasik Air Putih di Pulau Rangsang, Tasik Nambus di Pulau Tebingtinggi, dan Tasik Putri Puyu di Pulau Padang, yang dapat dimanfaatkan untuk pengolahan sagu. Menurutnya, jika potensi ini dimaksimalkan, ekonomi masyarakat bisa tumbuh pesat.
“Dengan pengelolaan sumber daya lokal dan infrastruktur jalan serta jembatan yang memadai, masyarakat tidak perlu lagi mencari pekerjaan di Malaysia. Perekonomian lokal pasti akan meningkat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan keprihatinan atas tingginya angka pekerja migran ilegal asal Kepulauan Meranti. Dari sekitar 40 ribu warga yang bekerja di luar negeri, hanya 5.000 yang memiliki dokumen resmi. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan provinsi.
