SELATPANJANG, SINKAP.info – Penyampaian Pandangan 8 Fraksi di Sidang Paripurna DPRD yang dihadiri 24 orang Anggota DPRD langsung didengar oleh Plt Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar bertempat di Gedung DPRD, Senin (10/04/2023) malam.
Adapun penyampaian pandangan umum 8 fraksi yakni, dari Fraksi Partai PAN Nirwana Sari SE menyampaikan, kami Fraksi Partai Amanat Nasional agar pemerintah daerah dapat melanjutkan efesiensi dan efektifitas untuk belanja aparatur.
Nirwana sari menilai perlunya lobi-lobi Anggaran ditingkat Provinsi dan Pusat. Sehingga Anggaran Daerah dapat terfokus pada pembangunan yang dapat mengangkat kesejahteraan dan membangun roda perputaran ekonomi di tengah masyarakat saat ini.
Sementara, Fraksi Partai PDIP Cun Cun SE M Si menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terkait Pengelolaan Keuangan Daerah harus diikuti dengan adanya pemenuhan prinsip keterbukaan informasi, transparansi dan prinsip kehati-hatian mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
Menurut politisi PDIP, Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan fokus pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disepakati bersama-sama.
“Pencapaian ini merupakan visi dan misi Pemerintah dalam mewujudkan Meranti Maju, Cerdas dan Bermartabat,” ujarnya.
Adapun pandangan dari Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Pauzi SE M I Kom mengharapkan adanya sinergitas antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Pemerintah Pusat. Hal ini mengingat keadaan kondisi anggaran yang masih minim terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kecil. Menurut Pauzi Pemerintah buruh bantuan dari Provinsi dan Pusat dalam merealisasikan program pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Untuk itu, Pauzi menambahkan, Fraksi Golkar memberikan pandangan untuk menjalin dan memperbaiki hubungan kerjasama dengan pemerintah Povinsi dan Pusat.
Terkait RPJMD yang telah disusun, pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa senada dengan yang disampaikan dari fraksi PDI-P. Politiso PKB Panduman Siregar SP menjelaskan, pencapaian fokus RPJMD perlu mengacu pada visi dan misi pemerintah dalam mewujudkan nlMeranti yang Maju, Cerdas dan Bermartabat.
“Realisasi Anggaran tahun 2022 ini sama sekali tidak menggambarkan RPJM-D yang telah dicanangkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga menyebabkan pelaksanaan program tahun 2022 tidak sesuai dengan apa yang termaktub dalam RPJM-D dimaksud,” kata Panduman.
Fraksi gabungan Partai PPP – Nasdem, Suji Hartono meminta kepada Pemerintah Daerah agar memperhatikan dan mengatasi terhambatnya layanan jangkauan kesehatan karena kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini
dapat diatasi dengan pemerataan dan pemenuhan tenaga kesehatan
di daerah sulit.
“Perlunya pelayanan yang lebih maksimal di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Puskesmas Pembantj didukung peningkatan akses antar desa dan akses menuju ibukota kabupaten melalui pengadaan sarana dan prasarana,” sebut Suji politi PPP.
DR M Tartib SH MSi M Kn dari fraksi Partai Gerindra menyampaikan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022 ini merupakan tahun kedua masa kepemimpinan Bupati berdasarkan hasil Pemilukada 2020. Visi misi Kepala Daerah sudah mulai diprogramkan dan dianggarkan dan bahkan sudah dilaksanakan sebelum APBD Perubahan Tahun 2022 disahkan.
“Tentunya masyarakat berharap banyak dari pelaksanaan APBD 2022 bisa berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan ditandai secara nyata berkurangnya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang kita cintai ini,” ucap M Tartib.
Fraksi Partai Demokrat Helmi, A.Md mengingatkan akan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan daerah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Dikatakan Helmi, ini tidak terlepas dari penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu dan keuletannya bukan karena kedekatan dan selera. Untuk itu kami berharap untuk kedepan pemerintah daerah dapat menempatkan aparatur yang benar-benar berkualitas yang dapat mengerjakan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kepulauan Meranti.
“Kami meminta agar Pemerintah Daerah cepat bertindak dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi di masyarakat seperti Dana desa dan keterlambatan pembayaran gaji honorer,” ucap Zulkenedy Yusuf daei Fraksi Gabungan PKS-Hanura.
SINKAP.info | Laporan: K Zumardi
