MERANTI, SINKAP.Info – Setelah ketiga kalinya dari Ormas Laskar Muda Melayu Riau (LM2R) melakukan unjuk rasa dikantor Bupati dan DPRD Kepulauan Meranti bersama Para Honorer dan kemudian menunggu hasil Verifikasi dalam waktu dekat sebagai mana disampaikan Bupati Meranti, namun belum juga ada tanda-tanda hingga hari ini, setelah akhirnya bertemu langsung dengan ketua umum LM2R dirumah dinas bupati tersebut, kini giliran Ketua Komisi III bersuara, sebagaimana disampaikan Dr. Hafizan Abas, S.Ag, M.Pd mengkiritisi keras kebijakan pemerintah kabupaten (Pemkab) kepulauan meranti yang belum mengumumkan hasil evaluasi uji kompetensi tenaga honorer.
“Jadwal pelaksanaan uji kompetensi ini sudah tidak tepat lagi, seharusnya Pemkab jauh-jauh hari sudah melaksanakan evaluasi pada bulan September dan Oktober 2021 atau pada saat DPRD dan Pemkab membahas anggaran perubahan 2021, dan diumumkan pada Desember 2021, sehingga pemutusan kontrak tenaga honorer bisa dihindari, dan tidak terjadi kekosongan seperti sekarang ini. Katanya. Minggu (07/03)
Menurut Hafizan lagi bahwa dampaknya sangat bias terhadap interprestasi PP No 48 Tahun 2005 pasal 8 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil yang secara jelas melarang instansi atau dinas merekrut tenaga honorer.
“Larangan ini juga termaksuk dalam pasal 98 PP No. 48 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Saya khawatir kebijakan Pemkab Kepulauan Meranti ini akan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah,” tutup Hafizan.
Menurut Jefrizal, ketua umum LM2R itu bahwa DPRD perlu didorong untuk menambah kekuatan dalam mengkritisi segala kebijakan pemerintah yang merugikan kepentingan masyarakat banyak.
Bagi LM2R soal kebijakan pemerintah dalam melakukan pemberhentian kaum honorer adalah langkah penzaliman dan terkesan sentimentil dan ruang nepotisme dengan menggunakan payung PP demi meloloskan Misi penzaliman itu.
Untuk itu perlu dilawan dengan semaksimal mungkin, apalagi hari ini bupati hanya sibuk mengerus tukar guling kepala dinas dan seakan lupa Visi misinya yaitu menjadikan negeri meranti ini maju, Cerdas dan Bermarwah. Kekhawatiran terhadap jalannya roda administrasi dan birokrasi yang sehat ditubuh pemda dan dunia pendidikan bukan lagi rahasia umum.
Apalagi info baru ini menurut bupati, hasil verifikasi sudah rampung, dari 2530 yang ikut test, namun yang diloloskan tidak sampai 1500 orang THL itu. Ini artinya sudah jelas apa yang kita khawatirkan terjadi.
Untuk itu dari LM2R ingin mengajak semua Kalangan ormas dan LSM se meranti bersinergi untuk sama Mengkritisi hal-hal yang merugikan kepentingan masyarakat banyak, jika tidak, negeri ini lebih jauh masuk jurang Kemelaratan dan kemunduran tutup jefrizal.
SINKAP.info | Laporan: Satria afandi
