MERANTI, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui kegiatan Sosialisasi Antikorupsi yang digelar di Ruang Rapat Dinas PUPR Lantai II, Kamis (16/10/2025). Acara ini secara resmi dibuka oleh Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Fraksi PPP Noli Sugiarto yang mewakili pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.
Dalam sambutannya, Bupati Asmar menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen bangsa, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan para pemangku kepentingan di daerah.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak tatanan masyarakat dan negara. Pencegahan dan pemberantasannya harus menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Asmar.
Bupati juga mengingatkan seluruh ASN agar memahami bentuk dan dampak korupsi, menolak praktik suap serta gratifikasi, menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam bekerja, dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas publik.
Ia menegaskan, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap, melainkan dari perbaikan sistem, penutupan celah penyimpangan, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Inspektorat: Korupsi Hambat Pembangunan
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Kepulauan Meranti, Mashudi, dalam laporannya menyampaikan bahwa korupsi menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan nasional maupun daerah.
“Korupsi bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan nilai-nilai integritas,” ungkap Mashudi.
Ia menambahkan, dibutuhkan langkah sistematis, berkelanjutan, dan berbasis budaya kerja bersih untuk membangun lingkungan birokrasi yang antikorupsi di Meranti.
DPRD Dukung Penguatan Pengawasan
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Noli Sugiarto, mengapresiasi inisiatif Pemkab Meranti dalam menyelenggarakan sosialisasi antikorupsi. Ia menegaskan bahwa DPRD siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan dan memastikan prinsip integritas berjalan di seluruh lini pemerintahan.
“DPRD memiliki tiga fungsi strategis dalam pencegahan korupsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kami akan terus memastikan semangat transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas,” tegas Noli.
Menuju Meranti Bersih dan Terpercaya
Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemkab Meranti untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat.
Bupati Asmar berharap gerakan antikorupsi di Meranti dapat berjalan konsisten dan menyeluruh, melibatkan semua pihak dari unsur pemerintahan hingga masyarakat.
“Dengan kerja sama dan komitmen semua elemen, kita wujudkan Meranti yang Unggul, Agamis, dan Sejahtera,” pungkasnya.
