JAKARTA, SINKAP.info – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mencatat surplus sebesar Rp4,3 triliun hingga akhir April 2025. Surplus ini terjadi berkat akselerasi pendapatan negara, terutama dari sektor pajak dan kepabeanan, yang melampaui realisasi belanja negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pendapatan negara mencapai Rp810,5 triliun, setara dengan 27% dari target APBN 2025. Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp806,2 triliun, atau 22,3% dari pagu anggaran sebesar Rp3.621,3 triliun.
“Sudah terjadi akselerasi pendapatan negara, terutama dari pajak dan bea cukai, mengikuti ritme yang cukup baik,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (23/5), di Aula Mezzanine, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta.
Pendapatan negara didominasi oleh penerimaan pajak sebesar Rp557,1 triliun, disusul penerimaan bea dan cukai Rp100,0 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp153,3 triliun.
Belanja negara sendiri terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp546,8 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp259,4 triliun. Belanja Pemerintah Pusat masih berada di kisaran 20% dari total pagu anggaran.
Sri Mulyani menegaskan bahwa laju pendapatan negara lebih cepat dibandingkan belanja negara, mencerminkan pengelolaan fiskal yang lebih disiplin dan efisien.
“Kecepatan pendapatan negara mendahului kecepatan belanja negara. Ini menunjukkan pemulihan fiskal yang cukup solid,” katanya.
Surplus anggaran ini juga menjadi pembalikan tren setelah tiga bulan pertama 2025 mencatatkan defisit APBN. Menurut Sri Mulyani, defisit sebelumnya disebabkan oleh restitusi pajak dan penyesuaian tarif efektif dari tarif efektif rata-rata (TER).
“April menjadi bulan pembalikan dari defisit menjadi surplus, setelah Januari hingga Maret kita mengalami tekanan pada sisi penerimaan,” pungkasnya.
