PEKANBARU, SINKAP.info — Di tengah tantangan efisiensi anggaran dan tunda bayar yang dihadapi Pemerintah Provinsi Riau, Gubernur Riau Abdul Wahid tetap berkomitmen untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar, khususnya jalan-jalan yang bersifat fungsional dan mendesak.
Salah satu titik prioritas perbaikan adalah ruas jalan di Pulau Padang, Kepulauan Meranti, yang menghubungkan Tanjung Padang menuju Teluk Belitung. Jalur ini dinilai vital karena menjadi akses utama bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sekaligus penopang roda perekonomian lokal.
Menurut data Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah III Dinas PUPR-PKPP Riau, kondisi jalan tersebut sebelumnya rusak parah akibat abrasi air laut dan curah hujan tinggi. Kerusakan ini menyebabkan permukaan jalan menjadi miring dan tidak rata, meningkatkan risiko kecelakaan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemprov Riau mengambil langkah konkret dengan membangun dinding penahan tanah (turap) sepanjang 72 meter guna mencegah abrasi. Selain itu, rekonstruksi badan jalan dilakukan melalui penimbunan tanah dan pembangunan jalan beton untuk memastikan akses kembali normal dan aman.
Gubernur Abdul Wahid menegaskan bahwa meskipun perbaikan ini bersifat fungsional, manfaatnya diharapkan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Kita tidak boleh berhenti berupaya meskipun anggaran terbatas. Perbaikan jalan ini adalah investasi kita untuk masa depan ekonomi masyarakat,” ujarnya dalam wawancara pada Kamis (22/5/2025). Ia juga menekankan pentingnya konektivitas jalan bagi distribusi hasil pertanian dan perikanan warga.
Dukungan terhadap langkah ini datang dari Camat Tasik Putri Puyu, Zaenal, yang menyampaikan apresiasinya atas perhatian Gubernur terhadap wilayahnya.
“Alhamdulillah, jalan yang sebelumnya miring kini sudah ditangani dengan turap beton. Semoga masyarakat bisa kembali melintasi jalan lintas kecamatan Tasik Putri Puyu dengan aman,” katanya.
Langkah ini mencerminkan fokus Pemprov Riau dalam menjaga keberlanjutan pembangunan meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, serta menunjukkan keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat di daerah terpencil.
