PEKANBARU, SINKAP.info – Bupati Kepulauan Meranti, melalui Sekretaris Daerah Bambang Suprianto, turut serta dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Riau, di Balai Serindit, Kota Pekanbaru, pada Senin (28/4/2025).
Rakor tersebut juga dihadiri oleh para kepala daerah se-Provinsi Riau serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau, yang bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi karhutla yang diprediksi meningkat pada musim kemarau tahun ini.
Dalam pengarahannya, Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan bahwa Provinsi Riau memiliki potensi tinggi terjadinya karhutla, terutama dengan lebih dari 50 persen lahan berupa gambut. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa musim kemarau akan dimulai lebih awal, yakni pada bulan Juli hingga Agustus 2025.
“Provinsi Riau telah menetapkan status siaga karhutla mulai 1 April 2025 lalu. Kita memprediksi beberapa titik api telah muncul di wilayah Siak, Bengkalis, Dumai, dan Rokan Hulu. Namun, semua titik api tersebut sudah berhasil dikendalikan,” jelas Abdul Wahid.
Sementara itu, Sekda Kepulauan Meranti Bambang Suprianto melaporkan bahwa Pemkab Kepulauan Meranti telah melakukan langkah antisipasi sejak awal, termasuk menggelar Apel Siaga Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla pada 28 Februari 2025. Apel tersebut melibatkan semua unsur Forkopimda, termasuk TNI/Polri, serta menyiapkan personel dan peralatan pemadaman.
“Pemkab Kepulauan Meranti sudah melakukan berbagai kesiapsiagaan baik dari sisi personel maupun peralatan. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melapor jika melihat potensi karhutla,” tutur Bambang.
Bambang juga mengingatkan agar masyarakat dan pihak swasta bekerja sama dalam mencegah terjadinya karhutla di wilayah Kepulauan Meranti. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemantauan dan pencegahan guna menghindari dampak buruk kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat.
Dengan koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah, aparat TNI/Polri, dan masyarakat, diharapkan dapat menurunkan risiko karhutla di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti.
