BENGKALIS, SINKAP.info — Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) tingkat Provinsi Riau, Dinas PMD Kabupaten Bengkalis membantah keras terkait tidak berlaku adil, hal itu disampaikan Plt Kadis PMD Drs.H Ismail kepada media sinkap.info, Menurutnya, Pengiriman BPD Bimtek berdasarkan Undangan Pemerintah Propinsi Riau (DPMD Dukcapil), kuotanya hanya 30 orang untuk Kabupaten Bengkalis. Senin (12/06).
Drs. H Ismail mengatakan, Kriteria peserta yang ditentukan Propinsi Riau yakni berasal dari desa sangat tertinggal atau desa tertinggal atau desa berkembang atau desa maju, sedangkan desa Mandiri tidak menjadi prioritas, Di Kec Bengkalis status desa 83% Mandiri, sedangkan di Kecamatan Bantan baru 17% Desa Mandiri, Pengiriman peserta Bimtek sebagai salah satu bentuk pembinaan dan merupakan upaya agar seluruh desa dapat semakin meningkat kemandiriannya.
Terutama yg saat ini statusnya belum mandiri sehingga diharapkan dapat terus berkonstribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yg semakin lebih baik, yakni melalui peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa. Dengan demikian mereka dapat lebih optimal dalam menjalankan tupoksinya.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis Drs. H. Ismail saat dikonfirmasi melalui sambungan Washapp, rasa kekecewaan yang dirasakan ketua BPD Meskom tidak beralasan yang jelas.
Sebab, sambungnya Ismail, kuota peserta yang terbatas hanya sekitar 30 orang peserta. Sementara, sesuai keinginan bersama adalah seluruh BPD se-Kabupaten Bengkalis. Akan tetapi, dengan kuota terbatas tersebut tentunya tidak mampu membawa semua anggota BPD.
“Kita hargai semangat kawan-kawan BPD untuk mengikuti Bimtek. Namun, tentunya kita punya alasan tersendiri, bagi peserta yang diikutsertakan. Jadi, saya rasa kekecewaan kawan-kawan di BPD harap dimaklumi,”ujarnya.
Ismail juga membantah keras, tuduhan rasa ketidakadilan atau di anak tiri kan keberangkatan Bimtek tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Pemprov Riau. Seluruh peserta yang ditunjuk sesuai kuota, tahap berikutnya ditunjuk yang lain.
“Saya juga tidak tahu nama-nama yang berangkat Bimtek itu. Jadi, dimana tidak adilnya, saya tidak tersinggung bagi saya baik-baik saja, jika ada orang menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, sudah saya jawab tadi bahwa prinsipnya, semua BPD dapat dikirimkan untuk mengikuti Bimtek, hanya saja kuota yang ada 30 peserta, maka dikirim dulu sesuai permintaan itu, artinya masih ada 106 BPD yang belum dikirim Bimtek, untuk itu jika ada kuota atau permintaan lagi akan dikirim,”ujarnya.
Perlu juga disampaikan, sambung Ismail, kriteria desa yang BPD nya mengikuti Bimtek juga sudah jelas, pertama sangat tertinggal, kedua tertinggal, ketiga berkembang dan maju. Untuk Desa Meskom, ulasnya, statusnya adalah Mandiri, tidak masuk dalam kriteria tersebut.
“Kriteria sudah ada, maka dari itu yang diikutkan mengikuti Bimtek tentunya peserta yang dapat mendongkrak pembangunan desanya, sehingga desa bisa menjadi Mandiri,”pungkas Ismail
Kemudian Ketua BPD Meskom Abu Talib BK saat dikonfirmasi sinkap.info di tempat terpisah, mengatakan pesertanya tidak merata disetiap desa. Justru hanya satu desa, yang tolak ukur menjadi pesertanya tidak jelas, sehingga disinyalir OPD terkait telah main mata dengan peserta, yang diberangkatkan.
“Harapan kami sebagai Anggota BPD Desa Meskom Dinas PMD Kabupaten Bengkalis mengirimkan peserta Bimtek ketingkat Provinsi Riau tersebut merata di setiap Desa yang ada di Kecamatan jangan hanya satu desa dan itu yang di inginkan kawan-kawan anggota BPD se-kecamatan Bengkalis, ” ujar Abu Talib yang juga Wakil Ketua Forum BPD Kecamatan Bengkalis
Ia menempati, sebagai Ketua BPD Meskom, Kecamatan Bengkalis sangat kecewa dengan DPMD Kabupaten Bengkalis, karena anggota BPD yang dikirim ikut Bimtek tersebut ada macam di anak tiri dan anak kandung.
“Jelas ini tidak memenuhi asas rasa keadilan bagi kami BPD. Berangkatnya juga sembunyi-sembunyi, namanya Bimtek itu harus terbuka, jadi motiv.
SINKAP.info | Laporan: Jamil
