MERANTI, SINKAP.info – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menyampaikan jawaban kepala daerah atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (31/3/2026).
Rapat yang digelar di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti itu dipimpin Ketua DPRD H. Khalid Ali, didampingi Wakil Ketua Antoni Sidharta, serta dihadiri 17 anggota dewan.
Dalam pemaparannya, Muzamil menjelaskan sejumlah capaian kinerja keuangan daerah, di antaranya realisasi Pajak Daerah sebesar 59,89 persen. Ia menyebut capaian tersebut dipengaruhi faktor teknis, termasuk penyesuaian target pada beberapa sektor agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Sementara itu, realisasi Retribusi Daerah tercatat sebesar 95,59 persen, yang dinilai menunjukkan kinerja cukup baik. Adapun realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 9,05 persen, seiring masih berprosesnya sejumlah potensi penerimaan.
Pada komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, realisasi mencapai 52,61 persen. Pemerintah daerah, kata Muzamil, akan terus mengoptimalkan potensi tersebut melalui penguatan pengelolaan dan peningkatan kinerja sektor terkait.
Menanggapi pandangan fraksi mengenai pajak daerah, ia menegaskan tidak ada kebijakan kenaikan pajak. Ia juga menjelaskan bahwa isu terkait bea masuk pelabuhan bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam konteks pajak daerah.
“Terkait capaian PAD 2025 menjadi perhatian penting bagi kami. Ke depan, perencanaan akan dibuat lebih realistis dan terukur,” ujarnya.
Dalam bidang pembangunan sumber daya manusia, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pemberdayaan tenaga kerja, koperasi, dan UMKM.
Menanggapi indikator makro pembangunan, Muzamil menjelaskan bahwa data seperti tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga resmi nasional.
Menutup penyampaiannya, Muzamil mengapresiasi masukan dari fraksi DPRD dan menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembangunan daerah.
“Seluruh OPD kami instruksikan untuk aktif dalam pembahasan bersama Panitia Khusus. Sinergi yang baik diharapkan menghasilkan kebijakan yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
