MERANTI, SINKAP.info – Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (26/3/2026).
Rapat yang berlangsung di gedung DPRD tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, Sekretaris Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat eselon III, serta insan pers. Agenda paripurna juga dirangkai dengan pengumuman perubahan susunan keanggotaan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Dalam sambutannya, Asmar menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kesempatan yang diberikan untuk memaparkan LKPJ 2025. Ia menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah sekaligus bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.
“LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyusunan LKPJ mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta regulasi terkait lainnya, yang mencakup dasar hukum, visi-misi kepala daerah, kondisi umum daerah, hingga capaian kinerja.
Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2025 mencapai 212.416 jiwa, meningkat dari 209.580 jiwa pada 2021, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,34 persen per tahun. Kecamatan Tebing Tinggi menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, sementara Tebing Tinggi Timur mencatat pertumbuhan tertinggi.
Di sisi sumber daya aparatur, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti tercatat sebanyak 3.998 orang, terdiri dari 2.659 PNS dan 1.339 PPPK.
Asmar juga memaparkan sejumlah indikator makro daerah yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 70,02 pada 2025, dari 69,64 pada tahun sebelumnya.
Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 20,51 persen, sementara tingkat pengangguran turun menjadi 4,51 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,85 persen. Pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat menjadi 3,62 persen dari 3,33 persen pada 2024.
Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai lebih dari Rp991 miliar atau 81,51 persen dari target Rp1,2 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sekitar Rp111 miliar atau 42,17 persen dari target, sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp824,71 miliar atau 93,35 persen.
Untuk belanja daerah, realisasi mencapai sekitar Rp991 miliar atau 81,33 persen dari target yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, serta belanja transfer. Sementara itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 tercatat sebesar Rp2,66 miliar.
Dalam kesempatan tersebut, Asmar juga menyampaikan sejumlah capaian dan penghargaan yang diraih sepanjang 2025, di antaranya Universal Health Coverage (UHC) Award 2025 atas capaian kepesertaan jaminan kesehatan tertinggi di Provinsi Riau, serta prestasi di bidang pendidikan melalui Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).
Ia menegaskan, LKPJ tidak hanya menjadi laporan pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan ke depan.
“Berbagai kendala yang dihadapi akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang,” tutupnya.
