JAKARTA, SINKAP.info – Wakil Bupati Labuhanbatu Jamri mengikuti rapat pembahasan Rencana Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Penanganan Kawasan Kumuh Tahun Anggaran 2026 bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang digelar di Wisma Mandiri, Rabu (25/2/2026).
Rapat tersebut bertujuan menyinergikan langkah pemerintah daerah dengan program pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh di daerah.
Program BSPS yang merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) difokuskan pada peningkatan kualitas rumah tidak layak huni agar menjadi layak huni, sehat, dan aman. Selain itu, penanganan kawasan kumuh dilakukan secara terpadu melalui perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, drainase, sanitasi, serta penyediaan air bersih.
Dalam rapat tersebut, Musrifah menegaskan pentingnya validasi data calon penerima manfaat agar bantuan dapat tepat sasaran. Proses pendataan akan melibatkan perangkat desa dan kelurahan sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat terakomodasi dalam program Tahun Anggaran 2026.
Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan BSPS tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi turut mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui sistem swadaya. Dengan pola tersebut, penerima bantuan diharapkan terlibat langsung dalam proses pembangunan rumahnya masing-masing.
Sementara itu, Sit Kusuma dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyampaikan bahwa penanganan kawasan kumuh memerlukan pemetaan lokasi prioritas berdasarkan tingkat kekumuhan dan kebutuhan infrastruktur dasar. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor serta dukungan pemerintah pusat diharapkan mampu mempercepat pengurangan kawasan kumuh di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Jamri menyampaikan harapan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu agar pelaksanaan BSPS dan penanganan kawasan kumuh Tahun Anggaran 2026 dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, tertata, dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, semangat gotong royong menjadi kunci utama keberhasilan program perumahan dan penataan kawasan permukiman.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri para bupati se-Sumatera Utara, kepala dinas terkait, perwakilan Kementerian PKP RI dan BP Tapera. Sementara Wakil Bupati Labuhanbatu didampingi Kepala Dinas Permukiman Hamdi Era Zona, unsur Kominfo, serta Protokoler.
