MERANTI, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mempertajam arah pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar serentak di sembilan kecamatan.
Musrenbang kali ini tidak sekadar agenda rutin tahunan, melainkan menjadi momentum evaluasi dan penajaman kebijakan pembangunan di tengah angka kemiskinan daerah yang masih tergolong tinggi, yakni 20,51 persen pada 2025.
Bupati Kepulauan Meranti melalui Sekretaris Daerah Sudandri Jauzah, saat membuka Musrenbang RKPD 2027 yang dirangkaikan dengan Rembuk Stunting Kecamatan di Aula Kantor Camat Tebingtinggi, Kamis (12/2/2026), menegaskan perlunya perubahan pendekatan dalam perencanaan pembangunan.
Dengan mengusung tema Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing, Ekonomi Inklusif, Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi, Pemkab Meranti menargetkan kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan dan keberlanjutan.
“Arah kebijakan pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjamin pemerataan, keberlanjutan, serta ketahanan sosial dan lingkungan,” ujar Sudandri.
Tingginya angka kemiskinan disebut menjadi tantangan utama daerah kepulauan, yang dipengaruhi kondisi geografis, keterbatasan akses, serta belum meratanya layanan dasar. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu menerapkan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Selain kemiskinan, kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kepulauan Meranti tercatat sebesar 18 persen.
Menurut Sudandri, pelaksanaan Rembuk Stunting merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menekan angka stunting.
“Rembuk stunting ini menjadi wadah penguatan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, hingga partisipasi aktif masyarakat,” katanya.
Melalui Musrenbang ini, pemerintah daerah juga mendorong penyusunan usulan program yang lebih tepat sasaran, khususnya pada pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.
Di sisi lain, penguatan potensi lokal di wilayah perdesaan turut didorong sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, sejalan dengan karakter kepulauan yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kepala Bappedalitbang Kepulauan Meranti, Abu Hanifah, menegaskan Musrenbang dan Rembuk Stunting merupakan forum partisipatif untuk menghimpun masukan konkret dari berbagai pemangku kepentingan.
“Hasil yang diharapkan adalah terhimpunnya saran, masukan, dan usulan pembangunan tingkat kecamatan yang akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan daerah, khususnya RKPD Kepulauan Meranti tahun 2027,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri secara virtual oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali serta Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi.
