JAKARTA, SINKAP.info — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyiapkan sejumlah program prioritas untuk memperkuat pasar domestik sekaligus memperluas akses ekspor di tengah meningkatnya volatilitas perdagangan global. Langkah ini dilakukan guna menjaga kinerja perdagangan nasional dari tekanan eksternal yang semakin kompleks.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, tantangan global yang kian meningkat menuntut penguatan daya saing produk dalam negeri agar mampu menguasai pasar domestik sekaligus menembus pasar internasional.
“Pasar global menghadapi tantangan yang semakin berat. Di dalam negeri, kita harus memperkuat daya saing produk lokal agar mampu memenuhi pasar domestik dan mendorong ekspor,” ujar Budi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Untuk memperkuat permintaan domestik, Kemendag memprioritaskan program peningkatan daya saing produk Indonesia guna menekan laju impor dan memastikan produk lokal mendominasi pasar dalam negeri. Salah satu fokus utama diarahkan pada penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kemendag juga mengintensifkan dukungan bagi UMKM agar mampu masuk ke jaringan ritel modern melalui program business matching yang terstruktur. Saat ini, sekitar 80 persen produk di ritel modern telah dipasok oleh UMKM, mencerminkan meningkatnya daya saing produk dalam negeri.
Selain itu, kampanye belanja nasional terus menjadi penggerak utama konsumsi masyarakat. Sepanjang 2025, program Every Purchase Is Cheap (EPIC) Sale mencatat transaksi hampir Rp55 triliun, sementara Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) membukukan transaksi Rp36,4 triliun dan Belanja di Indonesia Aja (BINA) Great Sale Indonesia mencapai Rp31 triliun.
Di sektor perdagangan luar negeri, Kemendag memprioritaskan perluasan akses pasar melalui penyelesaian perjanjian dagang. Pada 2025, Indonesia berhasil merampungkan lima perjanjian perdagangan, masing-masing dengan Uni Eropa, Kanada, Peru, Uni Ekonomi Eurasia, dan Tunisia.
Saat ini, Indonesia telah mengimplementasikan 20 perjanjian dagang, dengan 15 perjanjian menunggu ratifikasi dan 11 perjanjian masih dalam tahap negosiasi, menunjukkan upaya agresif pemerintah dalam mengamankan pasar ekspor yang lebih luas.
Upaya fasilitasi ekspor UMKM juga diperkuat melalui 46 kantor perwakilan perdagangan Indonesia di 33 negara. Sepanjang 2025, program UMKM BISA Ekspor (Bold to Innovate, Ready to Adapt) berhasil menghubungkan 1.217 pelaku usaha dengan nilai transaksi mencapai US$134,87 juta.
“Kami ingin eksportir tidak hanya berasal dari perusahaan besar. Pelaku usaha menengah dan kecil juga harus mampu menembus pasar ekspor,” kata Budi.
