MERANTI, SINKAP.info — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap dukungan konkret pemerintah pusat dalam penanganan abrasi pantai di Pulau Rangsang. Harapan itu disampaikan saat kunjungan kerja Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI ke Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan Rangsang Pesisir, Kamis (12/2/2026).
Kunjungan yang didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, tersebut bertujuan meninjau langsung tingkat keparahan abrasi yang mengancam wilayah pesisir dan lahan pertanian masyarakat di Pulau Rangsang.
Peninjauan diawali di Desa Anak Setatah, Kecamatan Rangsang Barat. Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Kepulauan Meranti, Gilang Wana Wijaya, menjelaskan bahwa sekitar 128 hektare lahan sawah di desa tersebut hanya dilindungi tanggul yang berbatasan langsung dengan laut.
“Panjang garis pantai di desa ini sekitar 5.000 meter. Sebanyak 3.500 meter sudah ditanami mangrove sehingga abrasi dapat ditekan. Namun masih ada sekitar 1.500 meter yang berada di kawasan persawahan dan rawan terdampak abrasi,” ujar Gilang.
Ia menambahkan, penanaman mangrove telah dilakukan secara berkelanjutan. Namun, tingginya gelombang dan angin kencang yang terjadi setiap akhir tahun kerap menyebabkan mangrove yang baru ditanam hanyut terbawa ombak.
“Jika dibangun batu bronjong sebagai pemecah ombak, kawasan pertanian ini akan lebih aman dari ancaman abrasi,” katanya.
Menurut Gilang, pengamanan wilayah pesisir tersebut juga berkaitan langsung dengan program Asta Cita Presiden, khususnya dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan. Ia mengingatkan, jebolnya tanggul dapat menyebabkan air laut masuk dan merusak lahan sawah produktif.
Rombongan BNPP selanjutnya meninjau kondisi abrasi di Desa Kedabu Rapat dan Desa Tanah Merah, Kecamatan Rangsang Pesisir. Camat Rangsang Pesisir, Syaherullah, mengungkapkan bahwa longsor di bibir pantai kerap terjadi setiap Desember akibat angin utara yang disertai gelombang tinggi.
“Pada akhir tahun lalu, abrasi menyebabkan longsor hingga sekitar 10 meter di beberapa titik garis pantai,” ungkapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Siti Metrianda Akuan, menyampaikan bahwa penanganan abrasi di wilayah tersebut sebenarnya telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.
“Program pembangunan sudah berjalan dan sebagian manfaatnya telah dirasakan masyarakat. Namun karena belum tuntas seluruhnya, masih terdapat wilayah yang membutuhkan perhatian lanjutan, khususnya dengan tingkat abrasi yang masih tinggi,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pulau Rangsang, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rupat merupakan wilayah prioritas nasional karena memiliki nilai strategis sebagai kawasan perbatasan yang berkaitan langsung dengan batas teritorial dan kedaulatan negara.
“Kunjungan ini untuk mencatat kondisi riil lapangan tahun 2026. Tingkat abrasi di Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan wilayah negara,” tegasnya.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan BNPP yang turun langsung melihat kondisi abrasi di lapangan. Ia berharap hasil peninjauan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui program penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur pengamanan pantai. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan nyata agar abrasi di Pulau Rangsang dapat segera ditangani,” ujarnya.
Menurutnya, perlindungan wilayah pesisir tidak hanya menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlangsungan lahan pertanian, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya menjaga kedaulatan negara di kawasan perbatasan.
Kunjungan tersebut turut dihadiri jajaran BNPP RI, staf ahli bupati, para kepala bagian di lingkungan Setdakab Kepulauan Meranti, camat, kepala desa, serta unsur masyarakat setempat.
