SELATPANJANG, SINKAP.info – Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat pembahasan sektor perikanan sebagai langkah strategis menjemput dukungan anggaran pusat melalui fraksi-fraksi di DPR RI. Rapat berlangsung di Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti, Senin (26/1/2026) pukul 09.00 WIB.
Rapat tersebut dihadiri jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain Kepala Dinas Perikanan Ahmad Yani, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Iskandar Samin Siregar, Kepala Bidang Budidaya Mariana, serta bagian program. Kehadiran unsur eksekutif ini bertujuan menyelaraskan program dan kebutuhan daerah dengan peluang pendanaan dari pemerintah pusat.
Dari unsur legislatif, rapat dihadiri Ketua Komisi II Syaifi dari Fraksi PAN, Sekretaris Komisi II Jani Pasaribu dari Fraksi PSI, serta anggota Komisi II yakni Sopandi (Fraksi PAN), Alamin (Fraksi PKS), Lianita (Fraksi NasDem), H. Atan (Fraksi PDI Perjuangan), dan Suji Hartono (Fraksi PPP).
Ketua Komisi II Syaifi menegaskan, kolaborasi legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam strategi “jemput bola” ke DPR RI, khususnya melalui fraksi-fraksi yang memiliki akses langsung terhadap penganggaran nasional.
“Daerah harus aktif mengusulkan sekaligus mengawal program agar mendapat dukungan anggaran pusat,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi II Sopandi mengungkapkan rapat menghasilkan kesepakatan awal untuk memprioritaskan program pemerintah pusat yang relevan dengan karakteristik Kepulauan Meranti sebagai wilayah kepulauan dan pulau terluar. Fokus utama diarahkan pada penguatan sektor perikanan sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir.
“Hasil rapat mengarah pada pengusulan program pemerintah untuk daerah pulau terluar, yakni Kampung Nelayan Merah Putih,” kata Sopandi.
Program tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
Selain itu, rapat juga membahas pengembangan budidaya kakap putih sebagai komoditas unggulan daerah. Budidaya kakap putih dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar yang luas, sehingga layak didorong melalui dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat.
Komisi II DPRD Kepulauan Meranti bersama Dinas Perikanan berkomitmen menindaklanjuti hasil rapat dengan menyusun proposal serta langkah teknis lanjutan. Upaya ini ditujukan untuk mengoptimalkan komunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR RI agar program perikanan daerah dapat terealisasi secara konkret melalui dukungan APBN.
