PEKANBARU, SINKAP.info — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan pembangunan Jembatan Selat Akar akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Sementara itu, pembangunan Jembatan Panglima Sampul baru dapat direalisasikan melalui APBD Perubahan 2026 atau paling lambat pada tahun 2027 mendatang, menyusul kebijakan efisiensi anggaran.
Kepastian tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, di Kantor DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Rabu (21/1/2026).
Asmar menjelaskan, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengusulkan pembangunan dua jembatan penghubung strategis, yakni Jembatan Selat Akar dengan nilai anggaran sekitar Rp30 miliar dan Jembatan Panglima Sampul sebesar Rp50 miliar.
“Namun, karena adanya efisiensi anggaran yang terjadi di seluruh pemerintah daerah, Pemprov Riau baru dapat mengalokasikan anggaran untuk satu jembatan terlebih dahulu, yaitu Jembatan Selat Akar,” ujar Asmar.
Meski demikian, Asmar mengaku tetap optimistis pembangunan Jembatan Panglima Sampul dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Ia berharap Pemprov Riau dapat mencarikan solusi melalui APBD Perubahan 2026 atau pada tahun anggaran 2027.
“Kami sudah menyampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau agar pembangunan Jembatan Panglima Sampul tetap diperjuangkan, baik di APBD Perubahan 2026 maupun paling lama pada 2027,” tegasnya.
Asmar juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat yang terdampak robohnya jembatan tersebut. Ia meminta masyarakat untuk bersabar dan memahami kondisi keuangan daerah yang mengalami penyesuaian akibat pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kami memahami kesulitan masyarakat. Namun di tengah keterbatasan anggaran ini, kami meminta dukungan dan doa agar pembangunan Jembatan Selat Akar tahun ini dapat berjalan lancar hingga selesai,” katanya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, DPRD provinsi, dan pemerintah pusat terus diperkuat demi percepatan pembangunan di daerah.
“Kami berharap masyarakat Kepulauan Meranti dapat mendoakan perjuangan ini. Apa yang disampaikan Bupati dan Ketua DPRD Provinsi merupakan harapan kita bersama untuk membangun Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Khalid.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, mengakui kondisi keuangan daerah saat ini cukup terbatas akibat penurunan dan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD Provinsi Riau tetap berkomitmen mencari solusi terbaik.
“Kondisi APBD tahun ini memang sangat terbatas. Namun kami akan berupaya mencari ruang-ruang anggaran agar kebutuhan masyarakat tetap dapat diakomodasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya dua jembatan yang roboh dan menjadi akses vital masyarakat, menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Riau.
“Jembatan di Meranti ini sangat mendesak penanganannya karena merupakan akses penting masyarakat. Ini harus menjadi prioritas pada tahun 2026,” tegas Kaderismanto.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia, ST.
