JAKARTA, SINKAP.info — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menargetkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN pada akhir tahun 2025 dapat mencapai 98 persen. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Dalam laporannya, Nusron menjelaskan bahwa berdasarkan DIPA Tahun 2025, alokasi anggaran setelah blokir efisiensi menghasilkan pagu efektif sebesar Rp6,39 triliun. Hingga Triwulan III, realisasi anggaran telah mencapai Rp4,79 triliun atau 75,01 persen dari total pagu tersebut.
“Kami memproyeksikan akhir tahun kemungkinan besar akan mencapai angka maksimal 98 persen,” ujar Nusron.
Ia menambahkan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan kerja keras jajarannya dan dukungan seluruh pihak, termasuk Komisi II DPR RI.
“Kami mengapresiasi perhatian dan berbagai masukan dari Komisi II, yang sangat membantu meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, dalam kesempatan itu meminta Kementerian ATR/BPN untuk terus memantau kinerja internal dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan. Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap capaian hingga Triwulan III sebagai dasar penyusunan langkah selanjutnya.
“Kami meminta agar capaian kinerja dapat dioptimalkan hingga mencapai 100 persen pada akhir tahun 2025, serta memastikan program prioritas benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam Raker dan RDP tersebut, Menteri Nusron didampingi sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pertemuan itu juga dihadiri oleh pimpinan dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
