BANDUNG, SINKAP.info — Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, menekankan pentingnya komunikasi publik dalam menekan tingginya angka pengaduan masyarakat terhadap layanan pertanahan. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Kamis (28/08/2025).
Menurut Harison, mayoritas pengaduan masyarakat berkaitan dengan persoalan administrasi dan birokrasi. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif menjadi pendekatan strategis agar masyarakat memahami prosedur pelayanan secara lebih baik.
“Dari banyaknya aduan yang dikelola, posisi pertama itu masalah administrasi dan birokrasi. Pendekatan yang perlu dilakukan adalah memahami keinginan masyarakat atau mencari cara supaya masyarakat lebih mudah memahami alur layanan di Kementerian ATR/BPN,” ujar Harison.
Ia menyarankan agar informasi layanan dikemas dalam bentuk kampanye yang menarik, mudah dipahami, dan disebarluaskan melalui berbagai saluran komunikasi. Kanal tersebut bisa berupa media sosial, konten visual, maupun sosialisasi langsung oleh Kantor Pertanahan.
“Kalau sudah dapat informasi lengkap lewat konten atau dari sosialisasi kantor, masyarakat akan datang dengan dokumen yang siap, tidak bingung, tidak merasa dipersulit,” tambahnya.
Lebih jauh, Harison menegaskan bahwa komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis antara lembaga dan masyarakat. Menurutnya, informasi yang baik harus mampu membentuk pemahaman dan meningkatkan kepercayaan publik.
“Kita sering merasa sudah menyampaikan informasi lewat media sosial atau rilis. Tapi, apakah itu membangun pemahaman dan kepercayaan? Belum tentu. Kalau masyarakat paham dan setuju, mereka akan berpartisipasi dan bahkan membela kita,” katanya.
Harison juga menyampaikan empat pilar utama yang harus diperkuat dalam komunikasi publik, yaitu: masyarakat sebagai penerima layanan; mitra strategis seperti LSM dan akademisi; koordinasi antarinstansi pemerintah; serta media massa sebagai kanal edukasi dan kontrol publik.
“Kantor harus bisa ‘berbicara’ bahkan sebelum masyarakat bertemu petugas. Mulai dari ruang tunggu, loket, hingga suasana pelayanan. Kalau dari awal sudah terasa hangat, ramah, dan jelas, kepercayaan itu langsung tumbuh,” jelasnya.
Senada dengan hal tersebut, Plh. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Andi Kadandio Alepuddin, menyampaikan bahwa komunikasi yang baik harus dimulai dari kepemimpinan yang memberi teladan.
“Kalau Kepala Kantor baik, stafnya akan mengikuti. Budaya pelayanan akan terbentuk dari nilai-nilai yang dibawa pimpinan,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat Adhi Maskawan; Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Samudra Ivan Supratikno; Kepala Subbagian Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tegar Gallantry; para Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Barat; serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.
