MERANTI, SINKAP.info – Kenaikan tarif boarding pass dari Rp5.000 menjadi Rp10.000 di pelabuhan Tanjung harapan Kepulauan Meranti sempat menimbulkan perbincangan publik. Sebagian menilai kebijakan itu akan menambah beban masyarakat, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kepelabuhanan.
Sekretaris Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kepulauan Meranti, Ns. Maghfaruddin, MM, menilai kebijakan tersebut harus sejalan dengan komtimen PT Pelindo untuk menjamin peningkatakan pelayanan dan kenyamanan fasilitas bagi masyarakat. Lebih luas pelabuhan tidak semata-mata berfungsi sebagai titik kedatangan dan keberangkatan, tetapi sebagai wajah daerah, gerbang ekonomi, hingga medium promosi potensi lokal.
Maghfaruddin menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan korporasi dan pemerintah. Dalam konteks ini, kenaikan tarif boarding pass mestinya memberi ruang bagi peningkatan pelayanan kepelabuhanan. Pelabuhan harus tampil sebagai etalase pertama yang mencerminkan keramahan dan kenyamanan saat tiba di Kabupaten Kepulauan Meranti, baik bagi pelaku perjalanan domestik maupun mancanegara.
“Selain tuntutan pelayanan prima, perspektif bisnis take and give bagi korporasi dan pemerintah bisa sejalan jika saling menguntungkan. Namun jika keuntungan lebih banyak condong ke salah satu pihak, itu tentu bergantung pada capital modal yang dialokasikan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kontribusi pelabuhan terhadap daerah menjadi nilai tambah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan hanya wacana. Selain itu, Komitmen tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan dampak nyata bagi masyarakat.
“CSR bukan sekadar formalitas. Ia harus menyentuh kebutuhan masyarakat, mendukung pembangunan sosial, dan memberikan manfaat langsung bagi warga Meranti,” katanya.
Maghfaruddin menuturkan, pelabuhan bukan hanya soal arus mobilitas dan tempat berlabuh. Lebih dari pada itu, Pelabuhan bisa dijadikan sebagai icon pintu gerbang utama untuk meningkatkan traffic manusia dan barang yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Maghfaruddin menilai PT Pelindo perlu berfokus pada strategi peningkatan arus kedatangan. Menurutnya, semakin tinggi tingkat kunjungan ke Meranti, maka semakin besar pula potensi perputaran uang di daerah.
“Dalam artian, tingginya traffic kedatangan dipengaruhi oleh pelayanan dan fasilitas yang nyaman. Ini juga sebagai pesan bahwa setiap orang yang datang ke kabupaten Kepulauan Meranti bisa membawa kesan pertama saat menginjakkan kaki di pintu gerbang kepelabuhanan,” jelasnya.
Hal ini, tambahnya, menegaskan bahwa pelabuhan tidak boleh dipandang sebatas tempat transit, tetapi sebagai instrumen pembangunan daerah. Dengan posisinya yang strategis, pelabuhan dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi potensi unggulan Meranti. Dari sektor kelautan, perkebunan, hingga pariwisata, semua dapat dikenalkan melalui branding yang tepat di area pelabuhan.
“Melalui pelabuhan sebagai pintu masuk arus mobilitas manusia dan barang, bisa ditingkatkan pula nilai informasi untuk mempromosikan segala bentuk potensi Meranti di semua sektor unggulan,” tutur Maghfaruddin.
Ia menekankan, jika tata kelola pelabuhan dikelola secara modern dan adaptif, maka keberadaannya tidak hanya memperlancar transportasi, tetapi juga menjadi penggerak utama roda ekonomi dan pembangunan daerah.
Lebih jauh, ia mengusulkan agar pelabuhan di Meranti dilengkapi gerai untuk produk UMKM, ruang informasi investasi, hingga media promosi potensi unggulan daerah. Dengan pengelolaan yang modern dan adaptif, pelabuhan bisa menjadi pusat informasi, promosi, sekaligus ruang interaksi ekonomi masyarakat.
Menurut Sekretaris JMSI Kepulauan Meranti, Kenaikan tarif boarding pass yang mencapai 100 persen bisa dimaknai sebagai beban tambahan bagi penumpang. Sebaliknya, masyarakat ingin melihat hasil yang berbanding lurus bahwa investasi PT Pelindo bisa menciptakan wajah baru kepelabuhanan Meranti.
“Kenaikan tarif boarding pass memang terasa berat bagi sebagian masyarakat. Namun, kita perlu melihatnya sebagai investasi yang berdampak untuk jangka panjang,” ujarnya.
Jika dikelola dengan visi pembangunan, tambahan biaya itu bisa menjadi modal penting untuk mempercantik wajah pelabuhan, meningkatkan kenyamanan penumpang, sekaligus mendorong arus ekonomi daerah. Namun sebaliknya, tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, kebijakan ini hanya akan menambah daftar panjang ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan fasilitas umum.
Menurutnya, Pelabuhan adalah wajah pertama yang dilihat orang ketika datang, dan wajah terakhir yang mereka kenang saat pergi. Karena itu, menjadikannya sebagai ikon pembangunan dan pilihan strategis yang akan menentukan masa depan Kepulauan Meranti.
Sinergi antara pemerintah daerah, korporasi, dan dukungan masyarakat, pelabuhan bisa menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi, promosi daerah, sekaligus simbol kemajuan Kepulauan Meranti.
