MERANTI, SINKAP.info – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Senin (4/8/2025).
Rapat yang berlangsung di Balai Sidang DPRD, Selatpanjang, dipimpin oleh Ketua DPRD H. Khalid Ali, SE dan dihadiri oleh anggota dewan serta perwakilan pemerintah daerah. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari pidato Bupati Meranti mengenai RPJMD yang disampaikan pada pagi harinya.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyatakan dukungan terhadap Ranperda RPJMD, namun memberikan sejumlah catatan dan masukan strategis untuk penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.
Sorotan dan Masukan Fraksi
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Nina Surya Fitri, SH, MKn, menekankan pentingnya transparansi program dan anggaran, penguatan sinergi antar-OPD, serta evaluasi capaian pembangunan. Fraksi ini juga mendorong pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di wilayah terpencil.
Fraksi PAN, diwakili Syaifi Hasan, A.Md, mengkritisi belum terlihatnya program signifikan dalam dokumen RPJMD. Fraksi meminta fokus pada pemerataan infrastruktur, penurunan kerusakan jalan hingga 40%, dan pengentasan pengangguran serta kemiskinan. PAN juga mendorong peningkatan investasi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi Gabungan PKB dan PSI melalui Drs. Jani Pasaribu, MM, menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan antar-pulau, layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta integrasi program adaptasi perubahan iklim. Fraksi ini juga menekankan transparansi dan pelibatan publik.
Fraksi Golkar yang disampaikan Elvira Nindia Fradista, SH, menilai RPJMD harus disusun dengan prinsip efisiensi anggaran. Fraksi menyoroti lima persoalan utama: kesenjangan pembangunan, kualitas SDM, ketergantungan fiskal, konektivitas wilayah, dan degradasi lingkungan.
Fraksi Gerindra, melalui Mulyono, SE, M.I.Kom, menyoroti keterlambatan penyusunan RPJMD serta pentingnya indikator capaian yang jelas dan keterlibatan stakeholder. Fraksi juga mempertanyakan pengangkatan Sekretaris DPRD yang dinilai melanggar prosedur.
Fraksi NasDem, diwakili Rosihan Afrizal, SH, menggarisbawahi pentingnya kesejahteraan masyarakat melalui pelunasan gaji honorer dan perangkat desa yang tertunda. Fraksi juga menyarankan pengurangan proyek fisik jika belanja rutin belum terpenuhi, serta mendorong transformasi sosial dan ekonomi.
Fraksi PKS lewat juru bicara Pazrul Amraini, S.Pd, meminta pemerataan wilayah, peningkatan konektivitas, serta dukungan pada ekonomi lokal berbasis teknologi dan akses pasar. Fraksi juga menekankan konsistensi dokumen perencanaan dan pelibatan masyarakat.
Fraksi Gabungan PPP dan Demokrat, yang disampaikan Dyan Desmaningsih, S.Sos, MIP, menyatakan bahwa RPJMD harus realistis dan pro-rakyat, disusun berdasarkan kemampuan fiskal dan kebutuhan masyarakat di wilayah rentan. Fraksi juga mengingatkan pentingnya integritas dalam pembahasan.
Langkah Lanjutan
Dukungan dari seluruh fraksi DPRD disertai dengan berbagai catatan strategis menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan dokumen RPJMD. Rapat paripurna ini akan dilanjutkan dengan tahapan pembahasan dan harmonisasi lebih lanjut guna memastikan arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti selama lima tahun ke depan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan daerah.
