JAKARTA, SINKAP.info – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyatakan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan konflik agraria di Indonesia melalui pendekatan yang mengedepankan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
Pernyataan ini disampaikan Ossy dalam pertemuan bersama jajaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin (7/7/2025).
“Permasalahan pertanahan tidak bisa ditangani hanya oleh Kementerian ATR/BPN. Diperlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum. Karena itu, kami menyambut baik inisiatif Komnas HAM dalam menyusun peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis HAM,” ujar Wamen Ossy.
Ia menekankan bahwa konflik agraria kerap berkaitan dengan berbagai sektor, seperti penetapan kawasan hutan, tata ruang, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi lintas sektoral agar penyelesaian konflik dapat lebih terarah dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Spirit kami adalah agar roadmap ini dapat diimplementasikan dengan aksi nyata yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga penyelesaian konflik agraria bisa lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, menyampaikan bahwa konflik agraria tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyentuh hak fundamental warga negara atas penghidupan yang layak.
“Konflik agraria bukan hanya soal administrasi tanah. Ini soal keadilan dan kepastian hukum atas sumber penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, Komnas HAM berkomitmen mendorong penyelesaian yang komprehensif, berbasis HAM, dengan koordinasi lintas lembaga sebagai kunci,” tegas Anies.
Komnas HAM berharap, melalui peta jalan yang tengah disusun, akan terbentuk kesepahaman dan pembagian peran yang jelas antar instansi. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian konflik agraria yang selama ini banyak berlarut-larut.
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy turut didampingi oleh Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ATR/BPN. Dari pihak Komnas HAM, hadir jajaran pimpinan dan staf pendukung.
