JAKARTA, SINKAP.info — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada 28 hingga 29 Juli 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk menyelaraskan visi dan misi program kementerian antara pemerintah pusat dan daerah.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memastikan program kementerian berjalan optimal hingga ke daerah.
“Kunjungan ini tidak hanya sebatas seremonial, tetapi menjadi sarana memperkuat koordinasi dan sinergi program strategis antara pusat dan daerah,” ujar Harison di Jakarta, Senin (28/7/2025).
Menteri Nusron dijadwalkan tiba di Lampung pada Senin malam pukul 19.40 WIB. Pada Selasa (29/7/2025), ia akan menghadiri serangkaian agenda yang dipusatkan di Kantor Gubernur Provinsi Lampung, bersama para kepala daerah se-Provinsi Lampung.
Salah satu agenda utama adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus serta Kota Metro dengan berbagai organisasi keagamaan seperti PW NU, PW Muhammadiyah, PC NU, PC Muhammadiyah, dan BWI. Acara ini akan digelar di Gedung Balai Keratun dan disertai penyerahan sertipikat tanah untuk masyarakat, rumah ibadah, tanah wakaf, dan aset milik pemerintah daerah.
Selain itu, Menteri Nusron juga akan memberikan sambutan dan arahan kepada seluruh kepala daerah di Lampung sebagai bentuk dorongan agar program kementerian dapat diimplementasikan secara maksimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Agenda kunjungan juga mencakup rapat koordinasi dengan Gubernur Lampung dan jajaran pemerintah daerah untuk membahas isu-isu strategis terkait pertanahan dan tata ruang. Menteri Nusron juga dijadwalkan memberikan pembinaan kepada pegawai Kantor Wilayah BPN Lampung, serta meresmikan gedung baru milik Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji melalui penandatanganan prasasti.
Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum penguatan kebijakan ATR/BPN agar berjalan selaras antara pusat dan daerah, serta semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
