JAKARTA, SINKAP.info — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan komitmennya untuk memanfaatkan anggaran tahun 2026 secara optimal guna memperkuat layanan pertanahan yang akurat, prudent, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, pada Rabu (9/7/2025).
Dalam raker itu, Menteri Nusron menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN mendapat pagu indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp7,78 triliun, sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan.
“Dana yang disetujui akan kami gunakan dengan penuh tanggung jawab agar pelayanan semakin akurat, prudent, dan akuntabel, dengan berbasis manajemen risiko,” ujar Nusron di hadapan anggota Komisi II DPR RI.
Ajukan Penambahan Anggaran untuk Percepatan PTSL
Selain menyampaikan rencana penggunaan anggaran yang telah ditetapkan, Nusron juga mengajukan penambahan pagu anggaran sebesar Rp3,63 triliun. Tambahan ini dibutuhkan untuk mendukung percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penataan ruang, dan belanja pegawai baru, baik untuk CPNS maupun PPPK.
“Kami mohon dukungan agar program ini bisa lebih masif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Nusron.
Menurutnya, percepatan program sertifikasi tanah secara sistematis merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, memperkuat pelayanan publik, dan menurunkan potensi konflik agraria.
Serapan Anggaran Tinggi, Komisi II Dukung Tambahan Pagu
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, Kementerian ATR/BPN juga melaporkan bahwa realisasi serapan anggaran tahun 2024 mencapai 99,04%.
Menanggapi hal tersebut, Dede Yusuf menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran.
“Saya pribadi mendukung penambahan Rp3,63 triliun karena melihat Pak Menteri ini progresif. Kalau tidak kita dukung, beliau tidak bisa bergerak maksimal. Mari kita dukung agar program yang manfaatnya langsung terasa bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Hadirkan Layanan Lebih Baik dan Responsif
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam rapat ini, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Nusron menegaskan, kementeriannya akan terus melakukan perbaikan sistem dan layanan publik berbasis risiko dan transparansi, agar masyarakat dapat mengakses hak atas tanah secara adil dan efisien.
