JAKARTA, SINKAP.info — Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa (20/5/2025). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat kolaborasi antara KPK dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi.
Dalam sambutannya, Bupati Asmar menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kepulauan Meranti agar lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kita akan terus berupaya menuju pemerintahan yang bersih, agar di masa mendatang tidak lagi terjadi masalah dalam pengelolaan, baik administrasi maupun keuangan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan rakor oleh KPK dan menyebut forum ini sebagai ruang diskusi produktif antara lembaga antirasuah dan pemerintah daerah.
“Forum ini menjadi ajang koordinasi, refleksi, dan pembinaan agar seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” lanjutnya.
Bupati Asmar berharap KPK dapat terus memberikan arahan serta pembinaan kepada pemerintah daerah sebagai langkah preventif dalam memberantas korupsi.
“Dengan begitu, cita-cita kita untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat dapat terwujud,” tegasnya.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menambahkan pentingnya kontinuitas forum seperti ini agar evaluasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dapat terjaga.
“Saya berharap rakor ini hendaknya dilakukan minimal setiap enam bulan sekali, atau paling lambat setahun sekali, agar dapat dilakukan evaluasi sehingga tidak terjadi tindakan korupsi,” katanya.
Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yuda Wibowo, dalam paparannya menyoroti pentingnya komitmen kepala daerah dalam menjalankan strategi pencegahan korupsi secara konkret melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), yang menjadi alat ukur kinerja pengelolaan pemerintahan daerah.
“MCP menjadi instrumen kendali dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara berkala. KPK akan terus menggelar forum lanjutan sebagai bagian dari pengawasan dan pembinaan, agar seluruh pemerintah daerah tetap berada dalam jalur tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance,” tegas Agung.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kepulauan Meranti, Rawelly Anelia, menjelaskan bahwa area intervensi MCP mencakup perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, pendapatan daerah, hingga pelayanan publik dan pengawasan.
“Kami akan terus bersinergi dengan OPD yang terkait agar capaian MCP Kepulauan Meranti tahun 2025 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Turut hadir dalam rakor tersebut Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Suprianto, Kepala BPKAD Irmansyah, Wakil Ketua DPRD Meranti Ardiansyah dan Anton Sidharta, serta sejumlah kepala OPD lainnya.
