PEKANBARU, SINKAP.info — Usulan penetapan Riau sebagai daerah istimewa terus mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini mengemuka dalam rapat perdana Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) yang digelar di Pekanbaru, Sabtu (17/5/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua BPP DIR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, dan dihadiri sejumlah tokoh serta pimpinan organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau, Dewan Masjid Dunia Islam (DMDI), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAMR.
Dalam rapat tersebut, para peserta menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat yang mulai mempertimbangkan usulan status daerah istimewa untuk Riau. Wacana ini sebelumnya mencuat dalam pertemuan antara Dirjen Otonomi Daerah dan Kemendagri pada 27 April lalu.
“Kita tidak sedang merebut, tapi ini adalah bentuk pengakuan terhadap sejarah dan kontribusi Riau yang memang sudah lama disuarakan,” ujar salah seorang peserta rapat, Datuk Mardhiansyah.
Datuk Seri Taufik mengonfirmasi bahwa LAMR membentuk BPP DIR atas dasar aspirasi masyarakat. Langkah-langkah awal telah disiapkan, termasuk penyusunan naskah akademis, konsolidasi antarlembaga, dan komunikasi dengan unsur pemerintah daerah.
“Secara nonformal, Gubernur dan Ketua DPRD Riau telah kami hubungi, dan mereka menyambut baik,” jelas Taufik.
Riau dinilai layak menyandang status daerah istimewa karena memiliki rekam jejak panjang dalam sejarah nasional, termasuk keberadaan kerajaan-kerajaan Melayu dan struktur pemerintahan adat yang hingga kini masih eksis. Selain itu, Riau juga telah menyerahkan kekayaan strategis, seperti sumber daya minyak, kepada negara sejak masa integrasi ke dalam Republik Indonesia.
BPP DIR terdiri dari delapan divisi kerja, antara lain hubungan antardaerah, lembaga, arsip, publikasi, serta tim penyusun naskah akademis. Dukungan terhadap inisiatif ini telah datang dari berbagai kalangan, termasuk organisasi masyarakat, pemuda, dan mahasiswa.
