MERANTI, Sinkap.info – Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Lakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Pulau Merbau sebagai bentuk fungsi Monitoring Pengawasan dan Menghimbau Pemerintah Desa di Pulau Merbau agar Siapkan Pendataan dan Kuasai Aturan Hukum bertempat di desa Renak Dungun kecamatan Pulau Merbau, Selasa (23/3).
Pengawasan sebagai bentuk monitoring Komisi I ke daerah-daerah dimaksudkan agar pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai tantangan beragam aspek dibidang pemerintahan kedepan. Disamping juga berdiskusi menyampaikan persoalan, menampung aspirasi para Kepala Desa beserta apatarur pemerintahan desa.
Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti kali ini dipimpin langsung oleh Pauzi, SE, M I Kom selaku Ketua Komisi I, dan diikuti oleh jajaran Komisi I beserta staff Sekretariat DPRD. Jajaran Komisi I diantaranya ialah Boby Haryadi sebagai Wakil Ketua Komisi I dan Al Amin A, S Pd, sebagai Sekretaris Komisi I. Selain itu, Sopandi, S. Sos, Auzir, Khosairi, S Hi, M Pd I, Dedi Putra, S Hi, Dr M Tartib, SH, M Si, dan Darsini, S.M merupakan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kehadiran Komisi I di Kecamatan Pulau Merbau disambut langsung oleh Camat Pulau Merbau, Atan Ibrahim S Pd, M Pd didampingi oleh jajaran pemerintahan Kecamatan Pulau Merbau beserta kepala desa yang juga turut hadir pada acara terebut.
Rapat Kunjungan Kerja yang berlangsung tersebut, dibuka oleh Camat Pulau Merbau, selanjutnya diikuti oleh sesi penyampaian tiap-tiap anggota Komisi I yang dipandu oleh Ketua Komisi I dan diakhiri dengan kegiatan diskusi tanya jawab antara Komisi I dengan Kepala Desa se Kecamatan Pulau Merbau.
Para Kepala Desa se Kecamatan Pulau Merbau menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan dan masukan terhadap berbagai persoalan diantaranya terkait persoalan pemerintahan, pembangunan, hukum dan lain sebagainya. Seperti persoalan batas-batas antar desa, pencairan, pengelolaan dan audit dana-dana Desa, catatan sipil kependudukan yang pindah antar desa/kecamatan, fasilitas jalan atar desa, pengembangan ekonomi masyarakat desa dan lain sebagainya.
Komisi I secara umum menyampaikanagar para Kepala Desa menyiapkan data-data penting dengan melakukan pendataan-pendataan berbagai potensi pembangunan ekonomi di desa serta memperhatikan dan menguasai aturan hukum yang berlaku agar terhindar dari persoalan hukum dikemudian hari.
Penyelesaian segala macam bentuk pendataan administrasi pemerintahan dipandang perlu agar pemerintah desa memiliki data yang konprehensif. Sehingga ketika suatu saat data tersebut diminta/dibutuhkan untuk berbagai program pembangunan baik ditingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, Pemerintah Desa sudah siap.
Seperti halnya Pemerintah Desa perlu mempersiapkan diri dalam menyambut program strategis pemerintah kabupaten yang diprogramkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti terpilih saat ini. Disamping juga perlunya Pemerintah Desa menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak terkait.
Dari pertemuan tersebut, Komisi I mengantongi beberapa aspirasi, keluhan, masukan dan saran dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh Camat, Kepala Desa beserta apatarur pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya. Selanjutnya, Ketua Komisi I Pauzi, SE M.IKom menyampaikan bahwa dalam rangka menindak lanjuti berbagai masukan, keluhan dan aspirasi tersebut, Komisi I akan melaksanakan rapat kerja dengan memanggil OPD-OPD terkait dalam rangka penyelesaian berbagai persoalan yang disampaikan.
“Harapan kedepan, bahwa kegiatan kepemerintahan desa dapat memacu pembangunan desa-desa di Kabupaten Kepulauan Meranti semakin lebih baik lagi,” terang Ketua Komisi I Pauzi, SE.
