MERANTI, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan perlunya kepastian pasokan listrik setelah warga mengeluhkan seringnya pemadaman bergilir di Kota Selatpanjang. Rapat koordinasi digelar di Aula Kantor Bupati, Sabtu (25/10/2025), dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sudandri mewakili Bupati Meranti.
Pemanggilan pihak PLN dilakukan menyusul aksi protes ratusan warga di depan Kantor Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Selatpanjang, Jalan Yos Sudarso, Jumat (24/10/2025) malam. Massa menuntut kepastian waktu dan kejelasan terkait seringnya pemadaman listrik tanpa jadwal tetap.
Dalam rapat, Manager ULP PLN Selatpanjang, Dalie Priasmoro, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan masyarakat. Dalie menjelaskan gangguan listrik terjadi akibat kerusakan tiga unit mesin pembangkit, sehingga daya yang tersedia hanya 7,8 megawatt, jauh dari kebutuhan normal 11–13,5 megawatt.
“Kami sudah memesan sparepart dari luar negeri dan estimasi 10 hari kerja listrik akan kembali normal,” jelas Dalie. Ia menambahkan satu unit mesin tambahan akan dikirim dari Batam untuk mempercepat pemulihan.
Sejumlah tokoh masyarakat menekankan perlunya kepastian tertulis dari PLN. Hendrizal alias Bocang meminta pernyataan resmi agar masyarakat memiliki pegangan.
“Kami minta pernyataan itu dibuat resmi dan ditandatangani,” tegasnya.
H. Nazarudin menekankan pentingnya kepastian waktu: “Yang penting ada kepastian kapan listrik kembali normal.”
Menanggapi aspirasi masyarakat, Sudandri menyatakan rapat ini menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, termasuk yang dipimpin Wakil Bupati Muzamil Baharudin pada Kamis (23/10/2025). Ia menekankan perlunya langkah konkret untuk menyelesaikan masalah kelistrikan.
Rapat menghasilkan Notulen Komitmen Bersama yang ditandatangani PLN, Pemkab, dan peserta rapat lainnya, dengan empat poin utama:
1. PLN menargetkan pemadaman listrik normal maksimal 10 hari, 25 Oktober–3 November 2025.
2. PLN meningkatkan transparansi informasi melalui pengumuman resmi mengenai jadwal dan penyebab gangguan.
3. Pemadaman dilakukan bergilir enam jam setiap 12 jam sehari hingga kelistrikan normal.
4. Pertemuan lanjutan antara Pemkab Meranti dan pimpinan PLN digelar untuk evaluasi dan tindak lanjut.
Rapat dihadiri Ketua DPRD Kepulauan Meranti Khalid Ali, unsur Forkopimda, Ketua DPH LAMR Meranti Afrizal Cik, camat, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan
