PEKANBARU, SINKAP.info — Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, S.M., M.M.menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 serta Pengendalian Inflasi Provinsi Riau, yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Ruang Melati Lantai 3 Kantor Gubernur Riau, Kamis (16/10/2025).
Rapat tersebut turut dihadiri Gubernur Riau Abdul Wahid, Wakil Gubernur SF. Hariyanto, serta para bupati, wali kota, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Riau.
Dalam paparannya, Wamendagri Bima Arya menyampaikan bahwa secara nasional, kondisi ekonomi Indonesia masih menunjukkan tren positif. Namun, ia mengingatkan pentingnya diversifikasi ekonomi agar pertumbuhan tidak hanya bergantung pada sektor migas.
“Pertumbuhan ekonomi nasional cukup tinggi, tetapi jika terlalu bersandar pada migas, dampaknya belum tentu signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Bima Arya.
Dari hasil evaluasi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tercatat sebesar 4,9 persen, masih di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Meranti mencatat pertumbuhan 2,95 persen.
Wabup Meranti Soroti Keterbatasan Infrastruktur dan Tantangan Inflasi
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Muzamil Baharudin menyampaikan sejumlah persoalan strategis di daerahnya, terutama terkait keterlambatan pembangunan akibat berkurangnya transfer keuangan daerah serta tingginya tingkat inflasi di wilayah perbatasan.
“Masih banyak infrastruktur di Kepulauan Meranti yang belum terakomodir dengan baik. Kami berharap pemerintah pusat dapat meningkatkan transfer keuangan daerah agar pembangunan di wilayah perbatasan bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Muzamil juga menyoroti karakteristik khusus inflasi di Kepulauan Meranti, yang disebabkan faktor geografis wilayahnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Harga barang dari luar negeri justru lebih murah dibandingkan pasokan dari dalam negeri. Untuk kebutuhan pokok saja, jarak dari daerah produksi sangat jauh, sehingga biaya distribusi tinggi. Ini menjadi penyebab inflasi di Meranti termasuk yang tertinggi di Riau,” jelasnya.
Ia menambahkan, rantai distribusi panjang dan biaya logistik mahal menjadi kendala utama. Karena itu, pihaknya berharap adanya perhatian khusus terhadap perdagangan lintas batas guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemprov Riau Dorong Percepatan Realisasi APBD
Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid melaporkan bahwa realisasi APBD Provinsi Riau Tahun 2025 baru mencapai 64 persen. Pemerintah provinsi, kata dia, terus berupaya mempercepat realisasi anggaran menjelang akhir tahun.
“Kami berharap dukungan dan perhatian dari Kementerian Dalam Negeri agar seluruh masukan dari bupati dan wali kota se-Riau dapat ditindaklanjuti,” ujar Gubernur Wahid.
Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif serta pengendalian inflasi yang berkelanjutan di Provinsi Riau.
