PEKANBARU, SINKAP.info – Memperingati Hari Ulang Tahun ke-68 Provinsi Riau, Gubernur Riau Datuk Seri Setia Amanah Abdul Wahid menyampaikan dua tuntutan strategis kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat. Dua tuntutan tersebut adalah pembagian hasil 10 persen untuk Riau dari total ekonomi daerah dan penetapan kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dalam acara Riau Berzikir yang digelar Sabtu (9/8/2025), Wahid menjelaskan bahwa skema pembagian hasil saat ini belum menguntungkan daerah. Ia mendorong agar model distribusi diubah menjadi sistem take on product, yang akan memberikan porsi langsung dari hasil produksi ekonomi daerah kepada pemerintah provinsi.
“Produk ekonomi Riau pada 2024 mencapai Rp1.112 triliun. Jika 10 persen saja dikembalikan ke Riau, maka lebih dari Rp100 triliun dapat dikelola untuk pembangunan,” ujar Wahid dalam wawancara dengan salah satu televisi nasional.
Menurutnya, dengan penguatan fiskal tersebut, Riau bisa membiayai infrastruktur, layanan publik, dan pengembangan daerah secara lebih mandiri. Ia menegaskan bahwa usulan ini telah ia sampaikan kepada Menteri Keuangan dan kini menunggu dukungan dari Presiden.
Selain itu, Wahid juga meminta pemerintah pusat menetapkan Ransang, Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai zona perdagangan bebas (FTZ). Ia menilai letak geografis Riau yang strategis, berada di tengah Pulau Sumatera dan dekat dengan jalur perdagangan internasional, sangat potensial untuk dikembangkan menjadi pusat logistik dan ekspor-impor.
“Kami punya sumber daya alam yang melimpah, pelabuhan strategis, dan posisi geografis yang sangat menguntungkan. Dengan FTZ, potensi ini bisa dimaksimalkan,” katanya.
Tak hanya Meranti, Wahid juga mengusulkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di empat lokasi lainnya: Bukit Batu (Bengkalis), Buton (Siak), Pulau Burung (Inhil), dan Tenayanraya (Pekanbaru). Ia menilai KEK dapat mempercepat hilirisasi industri dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Riau.
Wahid menegaskan bahwa tuntutan ini bukan hanya kepentingan daerah, melainkan juga kontribusi Riau bagi pembangunan nasional.
“Kami kerja keras, kami menghasilkan. Sekarang kami minta dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ini waktunya Riau jadi tulang punggung ekonomi barat Indonesia,” pungkasnya.
