PEKANBARU, SINKAP.info — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memperkuat pembangunan ekonomi melalui pendekatan berbasis data dan pengembangan kawasan industri. Hal ini disampaikan Gubernur Riau (Gubri), H. Wahid, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Riau dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI tentang Program Satu Data Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (7/8/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Wahid menegaskan bahwa posisi strategis Riau yang berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan di tengah Pulau Sumatera menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Letak Riau ini sangat strategis. Kita punya banyak sumber daya alam, tapi belum semuanya teroptimalisasi karena keterbatasan industri,” ujarnya.
Ke depan, Pemprov Riau akan mengarahkan pembangunan ekonomi melalui skema koridor. Salah satunya adalah dengan mengusulkan Pulau Rangsang sebagai Restricted Trade Zone (RTZ) atau zona perdagangan terbatas yang berfokus pada sektor logistik.
“Tingkat kemiskinan ekstrem di Pulau Rangsang masih tinggi. Salah satu penyebabnya adalah minimnya industri. Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan industri di sana,” jelas Wahid.
Selain itu, beberapa wilayah lain juga dipersiapkan sebagai pusat ekonomi baru, antara lain:
Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis,
Tanjung Buton di Kabupaten Siak yang diarahkan menjadi Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB),
serta Pulau Burung di Inhil yang dikembangkan sebagai kawasan industri perkelapaan.
Gubernur Wahid juga menyoroti tiga sektor utama penyumbang ekonomi Riau, yaitu migas, perkebunan, serta pulp and paper.
“Ketiga sektor inilah yang saat ini menjadi penggerak utama ekonomi Riau,” katanya.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Wahid melaporkan bahwa tahun 2024 Riau mencatat angka pertumbuhan sebesar 3,52 persen, dan meningkat menjadi 4,65 persen pada triwulan I tahun 2025. Ia menilai peningkatan ini sebagai sinyal positif, namun tetap memerlukan kerja sama lintas sektoral.
“Kami terus mendorong hilirisasi industri. Kalau ekonomi tumbuh, lapangan kerja akan terbuka. Mari bergandengan tangan membangun Riau,” seru Wahid, mengajak seluruh bupati dan wali kota se-Riau untuk mendukung agenda tersebut.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengapresiasi komitmen Pemprov Riau terhadap tata kelola data yang berkualitas.
“Bumi Lancang Kuning memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam yang luar biasa. Ini adalah anugerah yang harus dioptimalkan dengan pendekatan berbasis data,” ujarnya.
Amalia juga menilai bahwa letak geografis Riau sangat potensial dikembangkan sebagai Hub Activity Point (HAP) ekonomi Pulau Sumatera. Ia mendukung penuh rencana pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus di Riau.
“Daerah dengan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus memiliki daya tarik investasi dan potensi pertumbuhan ekonomi yang besar,” jelas Amalia.
Menurutnya, investasi ke sektor industri manufaktur akan memberi nilai tambah sekaligus menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
