Wabup Muzamil Ajak Susun RPJMD Meranti Unggul, Tanggapi Isu Pembangunan Strategis

SELATPANJANG, SINKAP.info — Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menegaskan kembali komitmennya bersama Bupati H. Asmar dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yakni menjadikan Kepulauan Meranti sebagai daerah yang unggul, agamis, dan sejahtera.

Penegasan itu disampaikan saat membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025–2029 yang digelar di Ballroom Afifa, Selatpanjang, Selasa (22/7/2025).

“Kami terus berkomitmen. Meski kondisi keuangan daerah terbatas, itu tidak berarti kita berhenti bergerak. Musrenbang ini adalah awal untuk menyusun arah pembangunan ke depan,” kata Muzamil.

MENARIK DIBACA:  Istri Laporkan Suami ke Polisi Usai Alami KDRT dan Luka Serius di Alat Vital

Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam merancang pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang lebih maju.

Dalam forum tersebut, Wabup juga memaparkan sejumlah tantangan utama yang tengah dihadapi daerah. Di antaranya adalah tingginya angka kemiskinan yang mencapai 23,15 persen, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 69,64 poin, serta pertumbuhan ekonomi yang masih berada pada angka 3,33 persen. Ia juga menyoroti tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi dan melebihi rata-rata nasional.

MENARIK DIBACA:  Kemarau Telah Tiba, PM HAZE dan EKA Berikan Mesin Pompa untuk Sungaitohor

“Ini bukan sekadar forum seremonial. Masukan, ide, dan solusi sangat kami butuhkan agar cita-cita bersama untuk membangun Meranti yang lebih baik benar-benar terwujud,” ujar Muzamil.

Ia menekankan bahwa seluruh masukan yang disampaikan dalam Musrenbang akan menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen kebijakan RPJMD 2025–2029.

Kegiatan Musrenbang tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Bambang Suprianto, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan masyarakat dan tokoh-tokoh daerah.