PEKANBARU, SINKAP.info — Gerakan Cipayung Plus kembali menyuarakan desakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Riau untuk mengusut defisit anggaran sebesar Rp 1,76 triliun dalam APBD Provinsi Riau. Rabu malam (16/7), sejumlah spanduk protes dengan narasi tajam muncul di berbagai titik strategis di Kota Pekanbaru.
Spanduk-spanduk tersebut terlihat di sekitar Kantor DPRD Riau, Fly Over Mall SKA, dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Panam Aulia Hospital, dengan pesan-pesan seperti:
-
“Transparansi harga mati, usut dugaan persekongkolan anggaran”
-
“APBD naik tajam, utang membengkak, DPRD jangan tutup mata”
-
“APBD 2025 berdarah, dihisap vampir di 2024”
Spanduk juga disertai tagar kampanye digital seperti #Desak_Pansus, #Bongkar_Aliran_Dana_Defisit, dan #Riau_Berdarah.
IMM Riau: Ini Bentuk Kekecewaan Kami
Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau, Alpin Jarkasi Husein, membenarkan bahwa spanduk tersebut merupakan bagian dari aksi bersama Gerakan Cipayung Plus, yang terdiri dari organisasi mahasiswa lintas perguruan tinggi.
“Spanduk itu kami pasang agar bisa langsung dibaca oleh para anggota dewan, terutama di titik-titik yang mereka lewati setiap hari,” ujar Alpin saat dikonfirmasi, Kamis (17/7).
Namun, menurutnya, spanduk-spanduk itu hanya bertahan beberapa jam sebelum diturunkan oleh pihak yang tidak diketahui. Ia menyebut kejadian ini mirip dengan insiden sebelumnya, ketika papan bunga aksi mereka juga dibersihkan dari depan kantor DPRD.
Respons atas Penundaan Pansus oleh DPRD Riau
Aksi tersebut dinilai sebagai respons terhadap sikap Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, yang sebelumnya menyatakan penundaan pembentukan pansus. Alpin menilai sikap tersebut sebagai bentuk penghindaran dari tanggung jawab publik atas dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan APBD.
“Kami kecewa, terutama pada Ketua Komisi V, Indra Gunawan Eet, yang menurut kami tidak mewakili suara rakyat. Ia tampak lebih membela kepentingan kelompok penguasa daripada masyarakat luas,” tegas Alpin.
Menurut Cipayung Plus, defisit Rp 1,76 triliun bukanlah angka kecil dan harus dijelaskan secara terbuka. Mereka juga menyoroti minimnya transparansi anggaran dan dugaan praktik yang berpotensi melanggar hukum.
Cipayung Plus Ancam Aksi Lanjutan
Cipayung Plus menegaskan bahwa aksi spanduk ini bukan yang terakhir. Mereka siap melakukan aksi lanjutan jika DPRD tetap enggan membentuk pansus untuk mengusut defisit yang disebut sebagai “darah rakyat yang dihisap elite anggaran.”
“Kami ingin pansus segera dibentuk. Jika tidak, kami akan hadir dengan cara lain. Demokrasi tidak boleh dibungkam,” tutup Alpin.
