PEKANBARU, SINKAP.info – Gubernur Riau H. Abdul Wahid menyatakan dukungan penuhnya terhadap usulan pembentukan Daerah Istimewa Riau (DIR) yang digagas oleh masyarakat dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR), Senin pagi (26/5/2025), di Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.
Gubernur menyambut baik langkah-langkah yang telah dilakukan BPP DIR dan menilai gerakan tersebut berlangsung cepat dan terarah.
“Saya sangat senang dan bahagia karena tim pekerja Daerah Istimewa Riau yang dibentuk LAMR sudah bergerak. Saya mendukung penuh langkah ini,” ujar Gubernur Wahid yang saat itu didampingi Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Provinsi Riau Datuk Seri Marjohan Yusuf, Ketua BPP DIR sekaligus Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama. Antara lain Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau Prof. Dr. Ilyas Husti, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) KH Abdurrahman Qoharudin, serta Ketua Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Masyrul Kasmi.
Dalam laporannya, Ketua BPP DIR Datuk Seri Taufik menyebut pihaknya telah melakukan sejumlah kegiatan penting dalam rangka mendorong terbentuknya DIR. Salah satunya adalah penyampaian Maklumat Daerah Istimewa Riau bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2025, yang digelar di Balai Adat LAMR. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan doa bersama dalam Majelis Zikir LAMR.
“Selain itu, kami sedang menyusun naskah akademik yang dipimpin Prof. Dr. Junaidi, M.Hum, dan mulai melakukan sosialisasi ke berbagai daerah untuk menjaring dukungan masyarakat,” ujar Taufik.
Ia berharap usulan resmi DIR bisa diajukan kepada pemerintah pusat paling lambat pada Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Jadi ke-68 Provinsi Riau.
Ketua MUI Riau, Prof. Ilyas Husti, menegaskan bahwa status keistimewaan bagi Riau adalah hak historis yang harus diperjuangkan. Hal senada disampaikan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), M. Auni, yang menyatakan kesiapan seluruh elemen masyarakat mendukung langkah ini.
Gubernur Wahid meminta BPP DIR tidak ragu menyampaikan kendala apa pun kepada pemerintah provinsi. Ia juga telah menginstruksikan Asisten I untuk menjembatani koordinasi antara Pemprov Riau dan BPP DIR.
Sebelumnya, BPP DIR juga telah bertemu dengan Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, yang menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut.
“Kita diberi kesempatan oleh pemerintah pusat. Jangan sampai peluang ini hilang,” ujar Kaderismanto, merespons pernyataan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, yang menyebut Riau sebagai salah satu dari enam provinsi yang diusulkan mendapat status daerah istimewa.
