JAKARTA, SINKAP.info – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Christina Aryani, di Kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Jakarta, pada Rabu (21/5/2025). Pertemuan ini membahas sejumlah persoalan terkait pekerja migran asal Meranti, yang mayoritas bekerja di Malaysia.
Dalam pertemuan tersebut, Wabup Muzamil menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran Meranti, mulai dari perlindungan hukum, kemudahan dalam pengurusan dokumen keimigrasian, hingga permit kerja. Ia mengungkapkan bahwa banyak masyarakat Kepulauan Meranti yang terpaksa bekerja ke luar negeri karena terbatasnya lapangan pekerjaan di daerahnya.
“Rata-rata pengurusan paspor di Meranti mencapai hampir sepuluh ribu paspor setiap tahunnya, sementara yang berangkat secara ilegal mungkin dua kali lipat. Kami berharap Ibu Wamen dapat memberikan perhatian atas persoalan ini,” ungkap Muzamil.
Muzamil juga menyoroti persoalan permit kunjungan yang hanya berlaku selama 23 hari, sementara pekerja migran hanya dapat dibayar untuk 17 hari kerja. Ia mengharapkan adanya kemudahan dalam pengurusan dokumen serta perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran agar mereka tidak terjebak dalam praktik ilegal dan eksploitasi.
Selain faktor ekonomi, Muzamil menyebutkan bahwa kedekatan geografis, kesamaan budaya, bahasa, serta sejarah antara Meranti dan Malaysia menjadi faktor pendorong tingginya angka pekerja migran asal daerahnya.
“Kami berharap agar pemerintah pusat dan daerah lebih bersinergi dalam mengatasi kasus eksploitasi pekerja migran, yang sering kali berujung pada penipuan, penyekapan, dan penyiksaan,” lanjut Muzamil.
Wakil Bupati juga mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk mempertimbangkan regulasi khusus bagi pekerja migran dari daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, seperti Kepulauan Meranti.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri KP2MI, Christina Aryani, menyatakan komitmennya untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh pekerja migran Meranti. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut.
“Kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi solusi terbaik dalam pengambilan keputusan ke depannya,” ujar Christina.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti, Drs. Bakharudin, dan Kepala Dinas PUPR, Fajar Triasmoko, yang turut mendukung langkah-langkah strategis untuk perlindungan pekerja migran dari daerah tersebut.
