JAKARTA, SINKAP.info — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti secara resmi mengusulkan pengembangan Pulau Rangsang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/5/2025) sore.
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Randolph Willy Hutauruk. Dalam forum tersebut, Randolph memaparkan potensi besar Pulau Rangsang sebagai kawasan strategis nasional karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.
“Pulau Rangsang memiliki potensi tinggi dalam sektor logistik, industri perkapalan, dan pusat komoditas lokal. Dengan dukungan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, serta fasilitas distribusi komoditas, kawasan ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah perbatasan,” jelas Randolph.
Selain mengajukan KEK, Pemkab Meranti juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Tebingtinggi dan daratan Sumatera. Randolph menyebutkan bahwa studi kelayakan jembatan tersebut telah disusun, namun realisasi pembangunannya masih tertunda.
Usulan lain yang dibahas dalam pertemuan adalah permohonan hibah lahan milik PT Pelindo di Tanjung Harapan, Selatpanjang, yang saat ini digunakan untuk Pasar Modern. Menurut Randolph, keberadaan pasar tersebut berperan besar dalam mendukung ekonomi lokal.
Di bidang ketahanan pangan dan industri, Randolph turut menyoroti pentingnya hilirisasi sagu. Ia menilai bahwa sebagian besar produksi sagu di Meranti masih berhenti pada tahap sagu basah, tanpa pengolahan lanjut menjadi produk bernilai tambah seperti tepung atau makanan olahan.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap pengembangan industri sagu. Sebagai daerah penghasil sagu terbesar di dunia, Meranti memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal,” ujar Randolph.
Pertemuan itu juga dihadiri oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, serta para bupati dan walikota dari Provinsi Riau. Pada akhir acara, masing-masing kepala daerah menyerahkan dokumen usulan daerah secara langsung kepada Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.
