JAKARTA, SINKAP.info – Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. H. Nazali Lempo, S.H., M.H., M.Tr.Opsla., CHRMP., mengajak masyarakat menjadikan rangkaian bencana yang melanda sejumlah wilayah Indonesia sebagai momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan negara sekaligus membenahi tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum.
Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Rabu (9/9/2026), Nazali menilai berbagai peristiwa, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, hingga aktivitas Gunung Anak Krakatau, perlu menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan masyarakat, kesiapan menghadapi risiko, dan tanggung jawab negara.
Menurutnya, bencana tidak seharusnya dijadikan alasan untuk saling menyalahkan. Sebaliknya, situasi tersebut perlu mendorong pemerintah dan masyarakat melakukan evaluasi serta memperkuat sistem penanganan krisis.
“Alam tidak sedang berpolitik. Bencana seharusnya membuat kita semakin rendah hati dan semakin sadar bahwa ada banyak hal yang harus kita benahi, bukan mencari siapa yang harus disalahkan,” kata Nazali.
Ia menegaskan, upaya pembenahan tidak boleh berhenti setelah kebakaran berhasil dipadamkan, banjir surut, atau masyarakat kembali ke rumah. Menurutnya, evaluasi juga perlu menyentuh sistem pemerintahan dan penegakan hukum agar berbagai penyimpangan, konflik kepentingan, korupsi, serta penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah.
Pembenahan Hukum Dinilai Perlu Menyentuh Sistem
Nazali berpandangan bahwa hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan negara. Ketika integritas dan penegakan hukum melemah, dampaknya dapat meluas hingga memengaruhi keadilan, pengelolaan kekayaan negara, kepastian investasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya pembenahan yang tidak hanya berfokus pada struktur organisasi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia, mekanisme pengawasan, dan transparansi proses hukum.
Menurut Nazali, penegakan hukum yang efektif membutuhkan aparat berintegritas, sistem pengawasan yang kuat, digitalisasi penanganan perkara, serta mekanisme pemulihan aset negara yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai penanganan perkara tidak seharusnya hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman kepada pelaku. Upaya mengembalikan kerugian negara dan memastikan aset publik dipertanggungjawabkan juga perlu menjadi perhatian.
“Penegakan hukum harus dimulai dari keberanian menjaga integritas institusinya sendiri. Kalau kita ingin masyarakat percaya kepada hukum, lembaga penegak hukum juga harus berani membersihkan dirinya,” ujarnya.
Pengalaman di Lingkungan Maritim Jadi Sorotan
Pandangan Nazali mengenai integritas dan pengawasan turut dipengaruhi pengalamannya selama berkarier di lingkungan TNI Angkatan Laut dan penegakan hukum militer.
Dalam materi wawancara yang disampaikan, ia menyinggung penanganan dugaan penyimpangan bahan bakar minyak (BBM) kapal patroli yang berpotensi mengganggu kemampuan operasional.
Menurut Nazali, penyimpangan logistik tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administrasi atau kerugian material. Jika bahan bakar yang seharusnya digunakan untuk operasi diduga diselewengkan, kemampuan kapal menjalankan tugas juga berpotensi berkurang.
“Kalau logistik operasi diselewengkan, dampaknya bukan sekadar angka kerugian. Kemampuan kapal untuk menjalankan tugas ikut berkurang, dan ketika kemampuan operasi negara melemah, kepentingan negara juga ikut dipertaruhkan,” katanya.
Pengalaman tersebut, menurutnya, memperlihatkan pentingnya pengawasan yang konsisten terhadap penggunaan sumber daya negara. Ia menilai penegakan aturan harus berlaku tanpa membedakan pangkat, jabatan, maupun kedudukan seseorang.
Namun, Nazali juga menekankan bahwa keberhasilan reformasi tidak dapat bergantung pada keberanian individu semata. Perubahan perlu didukung sistem pengawasan, transparansi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang berjalan secara berkelanjutan.
Peran Masyarakat dalam Mengawasi Penegakan Hukum
Nazali turut menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam mendorong pembenahan institusi penegak hukum. Menurutnya, masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, memperhatikan rekam jejak para pejabat, serta mengawasi pelaksanaan tugas lembaga negara.
Ia menyebut masyarakat memang tidak memilih Jaksa Agung secara langsung. Namun, aspirasi publik tetap dapat menjadi bagian dari pengawasan terhadap arah kebijakan dan kinerja penegakan hukum.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengangkatan Jaksa Agung merupakan kewenangan Presiden. Karena itu, pembahasan mengenai figur yang dinilai memiliki pengalaman dan gagasan di bidang hukum perlu tetap ditempatkan dalam kerangka mekanisme konstitusional yang berlaku.
Nama Nazali Lempo disebut dalam materi yang disampaikan sebagai salah satu figur yang dikaitkan dengan pembahasan mengenai kepemimpinan di bidang penegakan hukum. Ia membawa pengalaman dari lingkungan militer dan maritim sebagai dasar pandangannya tentang disiplin, integritas, serta tanggung jawab institusi.
Meski demikian, pembenahan hukum, menurutnya, harus menjadi agenda kelembagaan yang melibatkan berbagai unsur, bukan sekadar bergantung pada sosok tertentu.
Bencana Jadi Pengingat Pentingnya Ketangguhan Negara
Di tengah berbagai risiko yang dihadapi Indonesia, Nazali menilai negara perlu memperkuat dua aspek sekaligus, yakni perlindungan masyarakat ketika bencana terjadi dan pembenahan sistem pemerintahan agar mampu menjalankan tanggung jawab secara transparan.
Ia memandang kesiapsiagaan bencana, pengawasan terhadap sumber daya publik, dan penegakan hukum memiliki keterkaitan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Bencana alam, menurutnya, tidak seharusnya digunakan untuk menghakimi pihak tertentu tanpa dasar. Namun, setiap krisis dapat menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kesiapan lembaga, memperbaiki koordinasi, dan memastikan tanggung jawab pemerintah berjalan dengan baik.
Pada akhirnya, Nazali mengajak seluruh pihak melihat pembenahan sebagai proses berkelanjutan. Integritas aparat, transparansi, pemulihan aset negara, pengawasan publik, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana perlu diperkuat secara bersama-sama.
Baginya, ketangguhan negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghadapi ancaman alam, tetapi juga oleh kesanggupan menjaga integritas sistem pemerintahan dan memastikan hukum berjalan demi kepentingan masyarakat.
