TEBING TINGGI, SINKAP.info – Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus meningkatkan kualitas pelaporan Program Strategis Nasional (PSN) guna memastikan pelaksanaan dan pelaporan program berjalan lebih efektif, transparan, serta terukur.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, H. Erwin Suheri Damanik, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Laporan Kinerja PSN di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tebing Tinggi, Rabu (11/3/2026).
Dalam arahannya kepada seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Erwin menekankan pentingnya sinergi serta percepatan penyampaian data oleh masing-masing OPD guna mendukung pelaporan program strategis nasional secara tepat waktu dan akurat.
Menurutnya, setiap perangkat daerah harus aktif mengirimkan data sekaligus memastikan kelengkapan dokumen sebelum proses verifikasi dilakukan.
“Data yang disampaikan harus benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena itu, setiap OPD perlu memastikan seluruh dokumen pendukung dan indikator kinerja sudah lengkap sebelum dilaporkan,” ujar Erwin.
Ia juga mengingatkan agar seluruh OPD melakukan penyaringan data secara maksimal di internal masing-masing sebelum diserahkan kepada tim review. Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalisasi kesalahan teknis yang dapat menghambat proses penilaian oleh pemerintah pusat.
Menurut Erwin, ketepatan dan kualitas data menjadi faktor penting dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Selain itu, ia meminta seluruh OPD segera menuntaskan dokumen yang masih belum lengkap mengingat tenggat waktu pelaporan yang cukup terbatas.
Erwin menargetkan seluruh laporan dan dokumen pendukung dapat diselesaikan paling lambat pada Kamis (12/3/2026), sehingga proses evaluasi dapat segera dilakukan.
“Kita tidak ingin ada keterlambatan. Targetnya, besok seluruh laporan dan dokumen pendukung sudah harus tuntas agar proses evaluasi dapat segera kita laksanakan,” tegasnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut juga dibahas mekanisme integrasi rencana aksi yang telah disusun oleh masing-masing OPD agar dapat terhubung dengan program kementerian terkait di tingkat nasional.
Selain itu, dibahas pula sinkronisasi rencana aksi daerah dengan sistem pelaporan pemerintah pusat guna memastikan program strategis nasional yang dijalankan di daerah dapat terlaporkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
