JAKARTA, SINKAP.info — Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan luar negeri Indonesia terkait Board of Peace dan upaya penyelesaian konflik Palestina dalam pertemuan bersama tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo mengedepankan pendekatan realistis dalam menyikapi keterlibatan Indonesia di Board of Peace, sebuah inisiatif internasional yang saat ini dinilai menjadi satu-satunya opsi diplomatik yang tersedia di tengah kompleksitas konflik Palestina.
“Kesan saya Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis. Saat ini memang satu-satunya opsi yang ada di atas meja adalah Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino usai pertemuan.
Menurut Dino, Board of Peace bukanlah solusi instan yang dapat menyelesaikan konflik secara menyeluruh. Ia menyebut inisiatif tersebut sebagai sebuah upaya diplomatik yang mengandung risiko dan ketidakpastian, namun tetap perlu dicermati secara rasional.
“Ini bukan obat mujarab untuk menyembuhkan semua persoalan. Ini sebuah eksperimen, dan Presiden memahami betul risiko-risikonya,” kata Dino.
Ia juga mengapresiasi penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, Presiden dinilai tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional Indonesia.
“Yang paling penting, Indonesia masuk dengan hati-hati dan tetap memiliki opsi untuk keluar jika langkah ini bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional,” tegas Dino.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti proses konsultasi yang telah dilakukan pemerintah sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace. Ia mengatakan Indonesia telah melakukan dua rangkaian dialog dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam sebelum mengambil keputusan tersebut.
“Kita ikut Board of Peace setelah melalui konsultasi dengan negara-negara Islam. Ini bukan keputusan sepihak,” ujar Hassan.
Menurut Hassan, delapan negara yang terlibat dalam konsultasi tersebut berpotensi menjadi kekuatan penyeimbang dalam Board of Peace, sekaligus memastikan proses diplomasi tetap berorientasi pada tujuan kemanusiaan.
Ia juga menegaskan bahwa upaya penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berbagai mekanisme di luar PBB, kata dia, telah menjadi bagian dari praktik diplomasi internasional.
“Kita tidak perlu apriori. Proses di luar PBB tidak selalu negatif, selama memberikan hasil yang konstruktif,” jelasnya.
Hassan menambahkan, Indonesia tetap memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan keberlanjutan keterlibatan dalam Board of Peace, sesuai dengan perkembangan proses dan tujuan utama membantu rakyat Palestina.
“Kita berdaulat untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau menghentikan keterlibatan, tergantung sejauh mana proses ini sejalan dengan niat tulus kita membantu Palestina,” pungkas Hassan.
