SELATPANJANG, SINKAP.info — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang baik dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dalam pengelolaan dana publik. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, kepada media, Minggu (28/12/2025).
Fajar menegaskan bahwa komitmen tersebut bukan sekadar pernyataan, melainkan upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
“Dengan komitmen tata kelola keuangan yang baik, kami berupaya menghindari setiap bentuk penyimpangan serta memastikan seluruh pengelolaan anggaran mematuhi kerangka regulasi yang berlaku,” ujar Fajar.
Ia menjelaskan, tata kelola keuangan yang baik merupakan sistem yang mencakup proses dan struktur untuk mengarahkan, mengelola, serta mengendalikan sumber daya keuangan daerah secara efektif dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan belanja pemerintah sehari-hari.
Menurut Fajar, salah satu prinsip utama yang diterapkan BPKAD Kepulauan Meranti adalah transparansi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Prinsip ini memastikan seluruh informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dapat diakses dengan mudah oleh publik.
Selain itu, aspek akuntabilitas juga menjadi perhatian utama. Sesuai instruksi Bupati Kepulauan Meranti, seluruh pejabat yang mengelola dana publik diwajibkan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
“Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyusun laporan keuangan yang jelas dan terperinci serta siap untuk diaudit, baik oleh Inspektorat Daerah maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI),” jelasnya.
BPKAD Kepulauan Meranti juga menekankan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran agar setiap belanja pemerintah memberikan nilai terbaik dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kami mengarahkan agar seluruh kegiatan pemerintah dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan dengan biaya serendah mungkin, menghindari pemborosan, dan fokus pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambah Fajar.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya kepatuhan hukum dalam seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah hingga peraturan menteri dan peraturan daerah setempat. Kepatuhan ini dinilai krusial untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Sebagai bentuk konkret komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi dari Kementerian Keuangan, sehingga memungkinkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara real time.
Dalam aspek perencanaan dan penganggaran, Pemkab Kepulauan Meranti juga mengimplementasikan sistem e-Planning dan e-Budgeting melalui Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang terintegrasi. Sistem ini bertujuan memastikan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran, sehingga setiap program yang dibiayai benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
