JAKARTA, SINKAP.info — Pemerintah menargetkan penyediaan akses internet di seluruh 2.500 desa yang masih mengalami blankspot dapat rampung pada 2026. Langkah ini menjadi bagian penting dalam program percepatan pembangunan Indonesia Digital yang digulirkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerataan konektivitas merupakan fondasi utama untuk memastikan masyarakat desa memperoleh layanan setara, mulai dari pendidikan, layanan publik, hingga akses ekonomi.
“Kita sadari masih ada ketimpangan akses di berbagai daerah, untuk itu pembangunan di daerah-daerah tersebut akan menjadi prioritas di 2026,” ujar Meutya saat memberikan keynote speech pada acara Deklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).
Meutya menjelaskan, program ini melanjutkan pembangunan infrastruktur digital yang telah dilakukan pada 2023–2024. Penyediaan internet di 2.500 desa menjadi upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan merata.
Namun, ia mengingatkan bahwa infrastruktur yang sudah tersedia harus dimanfaatkan secara optimal agar memberikan dampak ekonomi yang lebih kuat.
“Pemanfaatannya belum kita maksimalkan sesuai dengan kapasitas yang sebetulnya bisa kita dapatkan dari pembangunan infrastruktur. Teknologi berkembang, dampak ekonominya sudah terasa, tapi masih bisa kita tingkatkan lebih tinggi lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Meutya menekankan pentingnya ruang digital yang mampu membuka peluang bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah agar tumbuh bersama.
“Transformasi digital harus melahirkan nilai tambah nyata bagi ekonomi dan membuka peluang bagi semua,” tegasnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemkomdigi mengusung arah pembangunan Indonesia Digital dengan tema Terhubung, Tumbuh, Terjaga. Tema ini mencerminkan harapan agar pemerataan konektivitas (Terhubung) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital (Tumbuh), sekaligus menjaga ruang digital dari konten negatif (Terjaga).
Aspek perlindungan digital diperkuat melalui layanan pengaduan konten negatif yang memungkinkan masyarakat melaporkan situs, akun, atau aplikasi yang melanggar ketentuan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik.
Acara Deklarasi Arah Indonesia Digital dihadiri sejumlah pejabat negara, antara lain Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, yang menandai dukungan lintas sektor terhadap percepatan transformasi digital nasional.
