JAKARTA, SINKAP.info — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menghadiri pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Pertemuan tersebut juga diikuti oleh 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia.
Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait kebijakan pemerintah pusat, khususnya mengenai pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Kementerian Keuangan yang dinilai dapat menghambat pembangunan di daerah.
“Kebijakan pemotongan TKD ini menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi memperlambat laju pembangunan daerah,” ujar Syahrial Abdi usai pertemuan.
Riau Tawarkan Opsi Penguatan Ekonomi Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Riau menegaskan bahwa Provinsi Riau memiliki potensi besar untuk mendukung pendapatan nasional melalui berbagai sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, pertanian, dan migas.
“Kita memiliki kebun kelapa terluas di Indonesia dan potensi migas yang masih besar. Namun, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, termasuk pembagian Participating Interest (PI) yang melibatkan BUMD,” jelas Syahrial.
Ia menyampaikan bahwa Riau tidak sekadar mengandalkan dana pusat, melainkan menawarkan opsi konkret untuk mendongkrak pendapatan negara dengan memberdayakan potensi ekonomi daerah secara maksimal.
“Riau tidak hanya meminta TKD, justru kami menawarkan solusi agar pendapatan negara bisa meningkat, dan otomatis bagi hasil untuk daerah juga ikut naik,” katanya.
Menkeu Jadwalkan Pertemuan Lanjutan dengan Kepala Daerah Riau
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Menteri Keuangan dijadwalkan akan menggelar pertemuan khusus dengan Gubernur Riau, para bupati, dan walikota se-Riau pada pekan depan. Hal ini sebagai respons atas surat yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Pemerintah Provinsi Riau.
“Pekan depan akan ada pertemuan antara Pak Menteri Keuangan dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Riau,” ujar Syahrial.
Pertemuan lanjutan ini diharapkan dapat membuka ruang dialog lebih mendalam mengenai strategi penguatan fiskal daerah dan memperjelas mekanisme pengelolaan potensi sumber daya alam agar lebih berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau
